Jakarta|EGINDO.co Menteri Keuangan Purbaya menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal melalui evaluasi menyeluruh terhadap anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026. Langkah ini ditempuh untuk memastikan defisit tetap terkendali, sejalan dengan upaya memperkuat efektivitas belanja negara.
Purbaya menekankan bahwa peninjauan tersebut tidak mencerminkan sikap penolakan terhadap program MBG. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Saya bukan anti terhadap program MBG. Yang saya dorong adalah agar pelaksanaannya benar-benar optimal. Anggaran akan kami sisir satu per satu, untuk melihat apakah ada yang kurang efektif, sehingga defisit bisa ditekan atau dialihkan ke program yang lebih berdampak,” ujar Purbaya seusai Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, evaluasi belanja menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara dan tuntutan keberlanjutan fiskal jangka menengah. Pemerintah ingin memastikan program prioritas tetap berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Sejumlah pengamat ekonomi menilai pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian fiskal. Media ekonomi nasional Kompas sebelumnya menyoroti bahwa program sosial berskala besar perlu diimbangi dengan tata kelola anggaran yang ketat agar tidak memicu pelebaran defisit di tahun-tahun mendatang. Efisiensi dinilai sebagai kunci agar manfaat program tetap dirasakan luas tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
Sementara itu, laporan Reuters mengenai kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga menekankan pentingnya disiplin belanja dan penajaman program prioritas, terutama ketika pemerintah menghadapi tekanan global dan kebutuhan menjaga kepercayaan investor.
Ke depan, Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi berbasis kinerja terhadap berbagai pos belanja, termasuk MBG, guna memastikan APBN 2026 tetap kredibel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah menargetkan keseimbangan antara perlindungan sosial dan kehati-hatian fiskal dapat terus terjaga. (Sn)