Jakarta | EGINDO.com – Menjelang berakhirnya tahun 2021, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga November 2021 masih mencapai Rp611 triliun.
Angka itu setara dengan 3,63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, defisit APBN pada November 2021 itu sudah lebih. Pada November 2020 defisit APBN mencapai Rp1.006,4 triliun atau 5,7 persen terhadap PDB.
Sri Mulyani menjelaskan, penurunan defisit itu terjadi seiring dengan kenaikan penerimaan negara. Tercatat, total penerimaan negara per November 2021 sebesar Rp 1.699 triliun atau naik 19 persen dari November 2020 yang sebesar Rp1.423,1 triliun.
Ia merinci penerimaan perpajakan sebesar Rp1.314 triliun atau naik 18 persen secara tahunan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp382,5 triliun atau naik 25 persen secara tahunan.
Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp2.310,4 triliun atau naik 0,1 persen secara tahunan per November 2021. Angka itu setara dengan 84 persen dari target belanja yang sebesar Rp2.750 triliun.
Sebelumnya, Sri Mulyani memproyeksi defisit APBN 2021 berkisar 5,2 persen-5,4 persen terhadap PDB.
Angkanya lebih rendah dari target yang mencapai 5,7 persen terhadap PDB. “Kami harap defisit tahun ini kecil dari 5,7 persen, mungkin 5,2 persen sampai 5,4 persen,” ucap Sri Mulyani.
“Tapi itu dengan estimasi penerimaan negara terjadi sebelum komoditas harganya naik dan reformasi pajak. Jadi harapannya defisit bisa lebih rendah,” ujar Sri Mulyani.
Dia menegaskan merebaknya varian omicron tersebut membuat perekonomian semakin tidak mudah untuk bangkit. Ia merasa pemulihan ekonomi tetap ditentukan bagaimana negara-negara dalam mengatasi pandemi Covid-19.
”Sekarang terjadi tren kenaikan karena varian omicron. Kita lihat kurva kasus ada kenaikan signifikan sejak November atau akhir Oktober,” ujar Sri Mulyani.
Dana PEN
Terkait penyerapan APBN, Sri Mulyani mengatakan hingga 17 Desember 2021 realisasi penyerapan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN)baru 71,6 persen dari total pagu Rp744,77 triliun. Berarti, dana yang terserap baru sebesar Rp533,6 triliun.
“Pencairan program PEN mencapai Rp533,6 triliun atau 71 persen dari pagu Rp744 triliun,” ucap Sri Mulyani.
Ia Mulyani mengatakan dana itu digunakan untuk berbagai program. Pertama, realisasi di program kesehatan sebesar Rp147,44 triliun atau 68,6 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Sebagian dana itu disalurkan untuk pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan covid-19 untuk 477 ribu pasien, dan insentif tenaga kesehatan.
Kedua, realisasi di program perlindungan sosial sebesar Rp161,17 triliun atau 86 persen dari pagu yang mencapai Rp186,64 triliun. Dana itu digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Beberapa contohnya, seperti program keluarga harapan (PKH), bansos tunai, subsidi listrik, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan beras, dan kartu prakerja.
Ketiga, realisasi program dukungan UMKM dan korporasi baru Rp74,36 triliun. Angka itu setara dengan 45 persen dari pagu sebesar Rp162,4 triliun. Keempat, realisasi program prioritas sebesar Rp87,47 triliun. Jumlahnya baru terealisasi 74,2 persen dari target Rp117,9 triliun.
Kelima, pemerintah mencairkan dana sebesar Rp63,16 triliun untuk insentif usaha. Angkanya melampaui target yang sebesar Rp62,83 triliun.
“Tinggal dua pekan tapi ada Rp200 triliun yang belum dibelanjakan di PEN, kami terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, sehingga belanja dua minggu terakhir bisa terealisasi,” ujarnya.
Sumber: Tribunnews/Sn