Jakarta|EGINDO.co Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga ditentukan oleh koordinasi lintas lembaga, kesiapan daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan sejak dini.
Pernyataan itu disampaikan Raja Juli Antoni usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Palembang, Rabu (6/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Menko Polkam Djamari Chaniago dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha sektor perkebunan dan kehutanan.
Dalam keterangannya, Menhut menyebut tren penurunan luas area terdampak karhutla pada 2025 menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional, terutama di sektor perkebunan, kehutanan, dan logistik. Ia menilai pengendalian kebakaran lahan memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan investasi dan aktivitas industri, mengingat gangguan asap selama ini sering memicu hambatan distribusi barang serta penurunan produktivitas di sejumlah wilayah.
Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus memperkuat pola koordinasi antarlembaga agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Dukungan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta kesiapan operasi darurat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinilai menjadi faktor penting dalam menekan risiko kebakaran saat musim kemarau.
Selain aspek mitigasi, pemerintah juga menaruh perhatian pada dampak ekonomi jangka panjang akibat karhutla. Kebakaran hutan dan lahan dinilai berpotensi memicu kerugian besar bagi sektor perkebunan sawit, kehutanan, transportasi udara, hingga kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan maupun masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Sejumlah media nasional turut menyoroti meningkatnya kewaspadaan pemerintah terhadap ancaman musim kemarau tahun ini. ANTARA News melaporkan pemerintah memperkirakan musim kering 2026 datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Media Indonesia menyebut sejumlah wilayah rawan di Sumatra dan Kalimantan telah mulai mengalami indikasi kemarau dini sehingga diperlukan langkah antisipasi lebih agresif.
Pemerintah berharap penguatan koordinasi, patroli lapangan, edukasi masyarakat, serta partisipasi dunia usaha dapat menjaga stabilitas lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional di tengah ancaman cuaca ekstrem tahun ini. (Sn)