Jakarta|EGINDO.co Melimpahnya potensi biomassa di Indonesia membuka ruang besar bagi pengembangan biohidrogen sebagai sumber energi terbarukan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi nasional untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan impor.
Berdasarkan pemetaan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), potensi biomassa Indonesia mencapai 83,4 juta ton per tahun, dengan pasokan terbesar berada di Sumatra (42,8 juta ton), Kalimantan (18,9 juta ton), dan Jawa (13,1 juta ton). Dari total tersebut, sekitar 60,6 juta ton belum dimanfaatkan dan tersebar dalam bentuk residu pertanian, sekam padi, limbah kayu, hingga limbah agroindustri.
Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, menyampaikan bahwa pemanfaatan biomassa kini diarahkan ke produk bernilai tambah tinggi—seperti biochar, syngas, Compressed Biomethane Gas (CBG), hingga biohidrogen melalui proses gasifikasi dan pemurnian.
Namun, besarnya angka potensi tersebut masih bersifat indikatif. Langkah komersialisasi biohidrogen masih dihadang berbagai tantangan mendasar, mulai dari keekonomian proyek, investasi, hingga kepastian regulasi.
“Pekerjaan rumah terbesar kalau kita ingin mengembangkan pemanfaatan biohidrogen adalah memastikan adanya dasar hukum. Saat ini, regulasi untuk pengembangannya masih perlu didorong,” ujar Hokkop pada Senin (26/10/2026).
Kompetisi Pasokan dan Efisiensi Konversi
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa tingginya volume biomassa tidak otomatis menjamin produksi biohidrogen skala besar yang ekonomis. Pasokan biomassa harus berebut dengan pemanfaatan lain yang teknologinya lebih sederhana dan murah, seperti program cofiring di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Program cofiring di 52 PLTU diperkirakan membutuhkan hingga 9 juta ton biomassa per tahun, meski realisasinya pada 2025 baru menyentuh 2,35 juta ton.
Selain persaingan bahan baku, efisiensi teknologi konversi juga menjadi kendala. Yusuf menyoroti rendahnya rendemen hidrogen dari proses gasifikasi biomassa kering yang umumnya hanya beberapa persen dari total berat bahan baku.
-
Produksi hidrogen skala besar memerlukan jutaan ton biomassa.
-
Teknologi gasifikasi biomassa belum sematang produksi hidrogen berbasis gas alam.
-
Pasar hidrogen komersial domestik saat ini belum terbentuk secara kuat.
Dua Jalur Teknologi dan 5 Syarat Utama
Dari sisi teknis, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI), Milton Pakpahan, menjelaskan ada dua jalur utama pengembangan biohidrogen di tanah air:
-
Gasifikasi Biomassa Padat: Mengolah sekam, residu kayu, dan limbah sawit menjadi syngas sebelum dimurnikan.
-
Konversi Biogas (Reforming): Memanfaatkan limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) melalui pencernaan anaerob menjadi biogas metana untuk diolah menjadi hidrogen.
Untuk membawa biohidrogen ke skala industri, MEBI mengidentifikasi lima langkah krusial yang harus disiapkan pemerintah dan pelaku industri:
-
Proyek Demonstrasi: Menguji keterandalan teknologi pada biomassa lokal sebelum investasi skala besar.
-
Infrastruktur Pra-pengolahan: Penyiapan sistem pengeringan, pencacahan, penyimpanan, dan standardisasi kualitas bahan baku.
-
Fasilitas Konversi & Pemurnian: Penguatan teknologi pemisahan hidrogen dan pengendalian emisi.
-
Infrastruktur Pendukung: Penyediaan fasilitas kompresi, penyimpanan aman, pengukuran kualitas, dan distribusi.
-
Integrasi Pasar: Kolaborasi erat antara penyedia bahan baku, pengembang teknologi, investor, dan konsumen offtaker.
Momentum Bauran Energi Nasional
Upaya pengembangan biohidrogen ini bergulir di tengah tren positif bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional. Data Kementerian ESDM menunjukkan porsi EBT dalam bauran energi primer Indonesia terus merangkak naik dari 5,36% pada 2014 hingga mencapai 15,75% pada 2025.
Keberhasilan biohidrogen menjadi pilar baru EBT kini sangat bergantung pada percepatan regulasi, kematangan teknologi, serta pembentukan model bisnis yang berkelanjutan. (Sn)