Kuala Lumpur | EGINDO.co – Maskapai penerbangan di kawasan Asia-Pasifik menghadapi risiko yang kian besar akibat tingginya harga bahan bakar pesawat (avtur). Hal ini terjadi seiring berakhirnya kontrak lindung nilai (*hedging*) lama, sehingga maskapai harus memutuskan apakah akan mengunci kontrak baru pada tingkat harga yang lebih tinggi, ungkap sejumlah eksekutif industri.
Harga pasar tunai (*spot price*) untuk avtur saat ini berada di kisaran US$148 per barel. Angka ini memang turun dari hampir US$180 per barel pada akhir Oktober, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan harga sekitar US$85 per barel sebelum konflik di Iran dimulai pada akhir Februari.
Wong Hong, Direktur Jenderal Asosiasi Maskapai Penerbangan Asia-Pasifik (AAPA), menyatakan bahwa bahan bakar kini mencakup sekitar 33 persen dari biaya operasional maskapai. Sebagai perbandingan, tahun lalu—sebelum lonjakan harga terjadi—asosiasi industri global IATA mencatat porsi biaya bahan bakar hanya sebesar 25 persen.
Wong, yang organisasinya mewakili 18 maskapai di kawasan tersebut, menyebut langkah lindung nilai sebagai sebuah “dilema yang sangat rumit”.
Menurutnya, maskapai yang memiliki kontrak lindung nilai selama enam hingga delapan bulan terakhir memang diuntungkan, namun kini mereka dihadapkan pada tantangan untuk melakukan lindung nilai kembali dengan harga yang lebih mahal.
Keputusan untuk menambah kontrak lindung nilai bergantung pada prediksi apakah harga bahan bakar akan tetap tinggi. Para eksekutif maskapai yang menghadiri pertemuan tahunan AAPA di Kuala Lumpur minggu ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai berapa lama kondisi sulit ini akan berlangsung.
“Pandangan kami adalah kita sedang menghadapi kenormalan baru, di mana harga bahan bakar akan terus bertahan di tingkat seperti yang kita lihat saat ini,” ujar CEO Air Astana, Ibrahim Canliel, dalam sebuah wawancara—merujuk pada harga minyak Brent yang berada di kisaran US$90 hingga US$100 per barel.
Canliel menambahkan, kontrak lindung nilai untuk semester pertama bagi maskapai asal Kazakhstan tersebut telah berakhir. Menurutnya, tingkat harga saat ini “tidak masuk akal” untuk mengunci kontrak baru. Meski demikian, Air Astana berencana untuk membangun kembali posisi lindung nilainya, dengan target mencakup seluruh bahan bakar yang dibeli di luar Kazakhstan—yang mencakup sekitar 30 persen dari total kebutuhan bahan bakar tahunan maskapai tersebut.
Sementara itu, Ross Leggett, pejabat eksekutif senior Japan Airlines, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya memperkirakan harga bahan bakar akan terus berfluktuasi. “Kami tetap beranggapan bahwa ini akan bersifat siklikal. Kondisinya akan terus naik dan turun,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihak maskapai telah menyusun anggaran berdasarkan “skenario terburuk” dengan harga bahan bakar jet sebesar US$160 per barel—angka yang mencerminkan harga rata-rata yang dibayarkan maskapai tersebut selama periode April hingga September.
Juichi Hirasawa, CEO All Nippon Airways (ANA), menyatakan bahwa biaya bahan bakar maskapainya pada tahun fiskal ini akan membengkak sebesar 100 miliar yen (US$626 juta) di atas rencana awal. Namun, ia memperkirakan pasar bahan bakar akan kembali stabil pada paruh kedua tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret.
Baik ANA maupun JAL hanya melakukan lindung nilai (hedging) untuk konsumsi bahan bakar domestik, sementara untuk kebutuhan internasional, mereka mengandalkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) serta penyesuaian harga tiket. Sejauh ini, tidak ada indikasi dari kedua maskapai tersebut untuk mengubah pendekatan tersebut.
Leggett mengungkapkan bahwa JAL akan mulai menerapkan biaya tambahan bahan bakar untuk rute domestik mulai April tahun depan—langkah pertama yang diambil maskapai tersebut—setelah menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi terus-menerus bergantung pada subsidi bahan bakar dari pemerintah.
Hirasawa dari ANA menyebutkan bahwa penerapan biaya tambahan untuk rute domestik sedang “dipertimbangkan”, namun persaingan dengan kereta cepat (bullet train) membuat pengambilan keputusan menjadi sulit.
“Titik Kritis”
Seiring dengan kenaikan harga minyak, harga tiket pesawat pun ikut naik, meski sering kali tidak cukup cepat untuk menutupi lonjakan biaya bahan bakar.
“Pasti ada titik kritis di mana penumpang akan menolak untuk membeli tiket,” kata Wong.
Wong menambahkan, pertumbuhan jumlah penumpang di kawasan Asia-Pasifik secara agregat tercatat negatif dari April hingga Agustus, sementara pada bulan September angkanya “baru sedikit di atas titik impas”. Ia juga memperingatkan bahwa pengurangan kapasitas penerbangan “jelas merupakan risiko yang mungkin terjadi”.
Kasus Singapore Airlines menunjukkan bagaimana margin keuntungan tertekan, bahkan pada maskapai yang telah melakukan lindung nilai secara signifikan. Biaya bahan bakar maskapai tersebut melonjak 56 persen dalam enam bulan hingga September, mencapai S$3,97 miliar (US$3,09 miliar). Akibatnya, laba operasional terpangkas 29 persen, meskipun pendapatan perusahaan justru mencapai rekor tertinggi.
Sebelum memperhitungkan lindung nilai, Singapore Airlines membayar harga rata-rata US$171 per barel untuk bahan bakar—naik 87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Keuntungan lindung nilai (hedging) sebesar S$731 juta—dibandingkan dengan kerugian sebesar S$75 juta pada tahun sebelumnya—menurunkan harga efektif menjadi US$145 per barel. Namun, Chief Financial Officer JoAnn Tan menyatakan bahwa lindung nilai “hanya menawarkan…”
“Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi harga bahan bakar, itulah sebabnya kami melakukan lindung nilai,” ujarnya dalam sebuah pemaparan kinerja keuangan pada hari Kamis (12 November).
Sumber : CNA/SL