Mantan PM Thaksin Siap Hadapi Tuduhan Penghinaan Kerajaan

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra

Bangkok | EGINDO.co – Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra mengatakan pada hari Sabtu (8 Juni) bahwa ia siap menghadapi tuduhan penghinaan terhadap monarki yang menandai kemunduran bagi tokoh politik kelas berat yang sekutunya saat ini berkuasa.

Pengaduan tersebut, yang diajukan oleh militer royalis yang menggulingkan pemerintahan saudara perempuannya Yingluck Shinawatra, bermula dari wawancara yang diberikan oleh taipan berpengaruh itu kepada media asing pada tahun 2015. Dakwaan lainnya termasuk pelanggaran undang-undang kejahatan komputer.

Thaksin mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan jaksa pada tanggal 18 Juni, tetapi ia tidak khawatir tentang kasus tersebut dan siap untuk melawannya.

“Tidak ada apa-apa. Kasus ini tidak berdasar,” katanya kepada wartawan.

Baca Juga :  Thailand Berikan Tawaran Bebas Visa Masuk Untuk Turis China

Thaksin, 74 tahun, menyangkal melakukan kesalahan dan telah berulang kali berjanji setia kepada mahkota, yang kritiknya dilarang berdasarkan undang-undang penghinaan terhadap raja yang kontroversial di Thailand, salah satu yang paling ketat di dunia.

Kasusnya adalah kasus yang paling banyak mendapat perhatian di antara lebih dari 270 tuntutan hukum dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan hukum tersebut, yang memiliki hukuman penjara maksimum 15 tahun untuk setiap penghinaan yang dianggap dilakukan terhadap keluarga kerajaan.

Thaksin mendirikan partai populis Pheu Thai dan partai-partai keluarganya telah memenangkan semua kecuali satu pemilihan sejak 2001, dengan tiga pemerintahan Shinawatra digulingkan oleh kudeta atau putusan pengadilan.

Miliarder itu kembali ke Thailand pada tahun 2023 dari 15 tahun pengasingan yang dipaksakan sendiri, ketika ia tetap menjadi tokoh sentral selama pergolakan politik yang berulang.

Baca Juga :  Di Davos, Ukraina Sangat Membutuhkan Sistem Roket

Ia dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, kemudian diringankan menjadi satu tahun oleh raja. Ia dibebaskan bersyarat pada bulan Februari setelah hanya enam bulan ditahan.

Pheu Thai memimpin pemerintahan saat ini, dengan sekutu bisnis Thaksin, Srettha Thavisin, menjabat sebagai perdana menteri dan putrinya, Paetongtarn Shinawatra, sebagai kepala partai.

Sumber : CNA/SL

Bagikan :