Kuala Lumpur | EGINDO.co – Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan pada hari Jumat (19 Agustus) bahwa akan segera ada pengumuman tentang pengurangan jumlah jam kerja mingguan dari 48 menjadi 45.
Dia seperti dikutip oleh Star: “Bersabarlah selama seminggu lagi. Saya akan membuat pengumuman khusus.”
“Ada beberapa hal yang akan diumumkan dalam hal jam kerja, hari libur, peran kementerian dan lembaga penegak dan lainnya,” katanya kepada wartawan.
Menteri mengomentari sebuah laporan oleh Sin Chew Daily pada hari Jumat bahwa penegakan jam kerja yang lebih pendek di Malaysia dapat ditangguhkan.
Laporan tersebut, mengutip sebuah sumber, mengatakan bahwa menteri telah berjanji untuk tidak menerapkan keputusan baru pada 1 September, selama pertemuan baru-baru ini dengan perwakilan industri.
Pekan lalu, menteri dilaporkan mengatakan kepada Majelis Tinggi bahwa jumlah jam kerja mingguan akan dikurangi mulai 1 September.
Menurut New Straits Times, ini setelah amandemen UU Ketenagakerjaan 1955 dibuat, yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pekerja. Amandemen tersebut sejalan dengan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Amandemen juga akan memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan jam kerja yang fleksibel. Mereka akan dapat memilih lokasi, waktu dan hari kerja.
Ini akan mencakup fleksibilitas untuk bekerja dari rumah selama keadaan darurat seperti pandemi COVID-19, kata laporan New Straits Times.
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan. (File foto: Bernama)
Federasi Pengusaha Malaysia (MEF) dilaporkan telah mendesak pemerintah untuk menunda penerapan jam kerja mingguan yang lebih pendek pada 1 September.
Presiden MEF Syed Hussain Syed Husman mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini diperkirakan akan melambat antara 5 persen dan 6 persen, dibandingkan dengan 8,9 persen yang dilaporkan pada kuartal kedua.
“Pengusaha harus diberi waktu untuk mengkonsolidasikan kembali dan memulihkan bisnis mereka yang terkena dampak parah karena perintah pengendalian pergerakan yang diterapkan pada tahun 2020 dan 2021 untuk menahan ancaman COVID-19,” kata Syed Hussain.
Sumber : CNA/SL