Kuala Lumpur | EGINDO.co – Dalam menghadapi pelemahan nilai tukar ringgit terhadap dolar AS, Wakil Menteri Keuangan Malaysia Ahmad Maslan pada hari Selasa (20/6) mengatakan bahwa pemerintah mempertahankan posisinya untuk tidak mematok nilai tukar ringgit karena dampaknya yang buruk bagi masyarakat.
Ahmad mengatakan bahwa mematok ringgit akan menyebabkan Malaysia kehilangan kemampuan untuk melanjutkan kebijakan moneternya.
Hal ini akan memaksa bank sentral negara ini, Bank Negara Malaysia (BNM), untuk menaikkan Overnight Policy Rate (OPR) ke tingkat yang sama dengan tingkat suku bunga Amerika Serikat yang saat ini berada di ambang batas 5% sampai 5,25%, tambahnya.
“Masyarakat sudah merasa ‘tidak nyaman’ dengan OPR sebesar 3%, apalagi jika dinaikkan menjadi 5,25%,” ujar Ahmad dalam sebuah sesi tanya jawab di Majelis Tinggi parlemen.
Beliau menjawab pertanyaan tambahan dari senator Shamsuddin Abd Ghaffar yang ingin tahu apakah pemerintah akan mematok nilai tukar ringgit.
Ahmad mengatakan bahwa Malaysia akan membutuhkan cadangan devisa yang tinggi untuk mempertahankan nilai tukar pada nilai yang ditetapkan.
“Kerugian lainnya, kontrol aliran modal tidak akan bebas karena keluar masuknya investasi asing ke negara kita akan dikontrol. Ketika kita mematok nilai ringgit, hal ini akan mempengaruhi kepercayaan diri dan daya saing negara,” tambahnya.
Dia menekankan bahwa dalam pasar keuangan global yang tidak menentu, nilai tukar ringgit yang fleksibel berperan penting sebagai peredam guncangan eksternal sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kegiatan ekonomi domestik.
Oleh karena itu, pemerintah tetap berkomitmen dan fokus untuk menerapkan kebijakan struktural yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara dalam rangka menarik aliran dana masuk dan investasi asing yang akan mendukung ringgit.
Hal ini termasuk kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan produktivitas Malaysia melalui implementasi New Investment Policy (NIP). NIP menguraikan strategi signifikan untuk menghidupkan kembali dan mengkatalisasi ekosistem investasi Malaysia, kata Menteri Perdagangan dan Industri Internasional saat itu, Mohamed Azmin Ali, dikutip oleh media lokal pada bulan Oktober tahun lalu.
Ahmad mengatakan kepada parlemen pada hari Selasa bahwa pemerintah juga akan memastikan keberlanjutan fiskal dan situasi ekonomi makro yang stabil dengan merumuskan kebijakan fiskal jangka menengah yang kuat, bijaksana, dan jelas seperti Kebijakan Fiskal dan Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal (FRA) yang akan segera dipresentasikan kepada Parlemen.
BNM juga akan mengadopsi pendekatan untuk memastikan bahwa tingkat ringgit berada pada tingkat yang tepat, tambahnya.
Ahmad mengatakan bahwa untuk menghadapi volatilitas pasar valuta asing, BNM akan terus mengelola risiko dari perkembangan domestik dan eksternal, serta bersiap untuk menggunakan instrumen kebijakan operasional untuk memastikan kondisi pasar yang teratur.
“Risiko dari pergerakan tiba-tiba nilai tukar ringgit terhadap dolar AS juga dapat dikurangi melalui penggunaan instrumen lindung nilai, penekanan pada pinjaman luar negeri yang hati-hati dan kedalaman pasar mata uang domestik yang tinggi,” katanya.
Sumber : CNA/SL