Maladewa Minta Penarikan Pasukan India Pada 15 Maret

Presiden Mohamed Muizzu
Presiden Mohamed Muizzu

Male | EGINDO.co – Maladewa telah menyerukan India untuk menarik pasukan dari wilayahnya pada tanggal 15 Maret, kata seorang pejabat pada hari Minggu (14 Januari), sebuah langkah yang akan semakin memperburuk hubungan antara negara tetangga di Asia Selatan.

Presiden Mohamed Muizzu memenangkan pemilu tahun lalu dengan janji untuk mengakhiri kebijakan Maladewa yang “mengutamakan India”, di wilayah di mana New Delhi dan Beijing bersaing untuk mendapatkan pengaruh.

Sebuah kontingen kecil yang terdiri dari sekitar 80 tentara India ditempatkan di kepulauan Samudera Hindia untuk memberikan dukungan peralatan militer yang diberikan ke Maladewa oleh New Delhi dan membantu kegiatan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Muizzu mengusulkan penghapusan mereka dalam pembicaraan di kementerian luar negeri antara delegasi senior dari kedua negara.

“Dalam pertemuan ini, atas nama Presiden Muizzu, delegasi Maladewa mengusulkan penarikan pasukan India paling lambat tanggal 15 Maret,” kata Ahmed Nazim, Direktur Kebijakan di Kantor Kepresidenan kepada wartawan.

“Tanggal ini diusulkan dalam agenda oleh pemerintah dan khususnya presiden. Diskusi-diskusi ini sedang berlangsung.”

Dalam kampanyenya, Muizzu menyebut pengaruh besar New Delhi sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan berjanji untuk menyingkirkan pasukan India.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan di sini adalah pasukan India tidak bisa tinggal di Maladewa. Itu kebijakan pemerintah ini. Itu juga janji presiden dan apa yang diinginkan rakyat Maladewa, tambah Nazim.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri India tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Tiongkok dan Maladewa meningkatkan hubungan mereka selama kunjungan kenegaraan pertama Muizzu ke Beijing pekan lalu dengan menyetujui “kemitraan kerja sama strategis yang komprehensif” yang membuka peluang bagi raksasa Asia tersebut untuk meningkatkan investasinya di Maladewa.

Maladewa berutang kepada Tiongkok sebesar US$1,37 miliar, atau sekitar 20 persen utang publiknya, menurut data Bank Dunia.

Sumber : CNA/SL

Scroll to Top