Jakarta|EGINDO.co Pemerhati masalah transportasi dan hukum Budiyanto mengatakan, Pemerintah Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik Electronic Road Pricing ( ERP ) untuk mengatasi problem kemacetan di Jakarta sekaligus mendorong adanya perubahn mindset untuk meninggalkan kendaraan pribadi untuk berpindah menggunakan angkutan umum. Sistem yang dianggap cukup efektif dibandingkan dengan sistem pengendalian lalu lintas dengan skema 3 In One maupun Ganjil – Genap (Gage).
Ia katakan, skema 3 In One hasil evaluasi banyak mendatangkan problem sosial ( Jocki ), tindak pidana kejahatan ( eksploitasi anak dan pidana pencurian dan sebagainya ), dianggap tidak efektif dan diganti dengan skema Ganjil – Genap (Gage). Skema ganjil – genap dalam jangka pendek relatif cukup baik dapat mengurangi volume kendaraan kurang lebih: 30 % sanpai dengan 36 %, karena masih ada pengecualian kendaraan yang bebas Ganjil – Genap antara lain: Angkutan umum dan Sepeda motor termasuk beberapa kendaraan bermotor dianggap penting.
“Seiring perkembangan waktu, kendaraan bermotor akan bertambah terus,”ujarnya.
Lanjut Budiyanto, bagi masyarakat kelas ekonomi menengah keatas untuk mensiasati Ganjil – Genap dengan cara membeli kendaraan baru dengan Nomor yang berbeda ( trend penambahan kendaraan bermotor ), belum permasalahan lain muncul seperti menggunakan pelat nomor yang tidak pada peruntukanya ( pelat nomor palsu), dan sebagainya. Penekenan jumlah kendaraan bermotor sulit di awasi dan berdampak pada permasalahan lalu lintas, yakni: Kemacetan.
Pengendalian lalu lintas dengan cara elektronik, menurut mantan Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya AKBP (P) Budiyanto S.Sos.MH, diharapkan lebih efektif karena semua kendaraan yang melintasi atau masuk pada ruas penggal jalan semua bayar. Ada 2 ( dua ) efek positif yang terjadi, yakni pengurangan volume kendaraan dan Pemprov mendapatkan benefit dari Pengelolaan Electronic Road Pricing ( ERP ) tersebut. Raperda sudah dibahas antara Eksekutif dengan Legislatif ( Gubernur dan DPRD ) namun perkembangan terakhir Raperda akan ditarik yang dimungkinkan atau dugaan Budiyanto akan direvisi karena adanya demo dari kelompok Ojek On line yang tidak setuju dengan program ERP karena dianggap merugikan karena mengganggu mobilitas pada saat mereka melayani masyarakat dan mereka beranggapan bahwa Ojek On line termasuk angkutan umum. Pada prinsipnya Pemprov tanggap terhadap tuntutan mereka untuk bisa diakomodir.
Ungkap Budiyanto, perlu menjadi catatan bahwa sistem pengendalian dengan cara apapun apakah dengan cara manual atau elektronik seperti ERP adalah untuk membatasi atau mengurangi operasional kendaraan bermotor di jalan untuk mengurangi kepadatan atau mengurai kemacetan. Sehingga dengan adanya rencana beberapa kendaraan yang akan mendapatkan pengecualian, melewati ruas penggal jalan yang diberlakukan ERP dengan bebas tidak membayar, akan dapat mengurangi efektivitas pengendalian lalu lintas dengan Electronic Road Pricing ( ERP ) karena tidak dapat mengurangi jumlah kendaraan secara signifikan akibat beberapa kendaraan bermotor mendapatkan dispensasi, belum ditambah lagi penggunaan kendaraan bermotor yang akan menggunakan atau memalsukan pelat nomor dinas, menggunakan atribut penyamaran dan sebagainya.
Dikatakannya, program Electronic Road Pricing ( ERP ) dapat berjalan dengan efektif apabila semua kendaraan yang masuk dalam ruas penggal jalan yang diberlakukan ERP diwajibkan untuk membayar tidak ada pengecualian seperti pengelolaan jalan tol dan dibarengi dengan sistem pengawasan yang baik.
“Makin banyak kendaraan bermotor yang mendapatkan pengecualian atau dispensasi, program Electronic Road Pricing ( ERP ) tidak akan efektif dan saya memprediksi sama dengan program pengendalian lalu lintas sebelumnya. Esensi dari program ERP tidak dapat terlaksana dengan baik,”tandas Budiyanto.
@Sadarudin