Medan | EGINDO.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (GMPD) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan PT PLN (Persero), kemarin petang dimana aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan kepedulian terhadap terjadinya pemadaman listrik berskala besar (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera sejak Jumat malam, 22 Mei 2026 sampai 23 Mai 2026 Sabtu malam baru menyala.
GMPD menilai blackout yang terjadi telah menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Mulai dari terganggunya pelayanan publik, aktivitas ekonomi, operasional fasilitas kesehatan, jaringan komunikasi dan internet, transportasi, distribusi logistik, hingga aktivitas UMKM dan perbankan di sejumlah daerah di Sumatera.
Wilayah terdampak diantaranya Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, serta daerah lain yang terhubung dalam sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera. Dalam aksinya, GMPD menilai peristiwa blackout tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem ketenagalistrikan nasional, khususnya terkait keandalan jaringan transmisi, sistem proteksi kelistrikan, kapasitas cadangan daya, mitigasi gangguan sistemik, serta pengawasan terhadap infrastruktur strategis nasional.
Massa aksi juga menyoroti penjelasan resmi PLN yang menyebut gangguan diduga berasal dari sistem transmisi tegangan tinggi 275 kV jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai.
Koordinator aksi GMPD Jakarta, Amiruddin Emon, mengatakan blackout massal tersebut tidak dapat dianggap sebagai gangguan teknis biasa karena dampaknya sangat luas terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. “Kami mendesak pencopotan Dirut PLN ini sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Dampak ekonomi lumpuh saat blackout, belum aspek yang lain karena listrik begitu vital bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik,” kata Amiruddin dalam siaran pers GMPD yang dikutip EGINDO.com pada Kamis (28/5/2026).
Menurut Amiruddin, GMPD meminta Presiden dan Danantara sebagai holding yang menaungi PLN agar bersikap tegas dan memberikan respons nyata atas persoalan tersebut. “Aksi ini adalah langkah awal. Pekan depan kami akan kembali untuk terus menyuarakan suara rakyat atas terjadinya blackout di Sumatera,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, GMPD menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mendesak Presiden dan Danantara mencopot Direktur Utama PLN. Kedua, meminta PLN membuka hasil investigasi blackout secara transparan kepada publik. Selanjutnya, GMPD juga mendesak dilakukan audit total terhadap infrastruktur kelistrikan Sumatera, meminta pemerintah memberikan perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak, serta mendukung investigasi menyeluruh oleh Bareskrim Polri terkait dugaan kelalaian maupun potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional.@
Rel/fd/timEGINDO.com