Jakarta|EGINDO.co Ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran yang melibatkan dukungan dari Amerika Serikat memicu gejolak di pasar energi global. Konflik tersebut mendorong harga minyak mentah dunia melonjak hingga menembus level di atas 100 dolar AS per barel, sekaligus memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian nasional, khususnya terhadap stabilitas fiskal pemerintah. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Sarmuji menilai pemerintah perlu segera menyiapkan langkah antisipatif agar gejolak eksternal tidak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kombinasi kenaikan harga minyak global dan penguatan dolar AS dapat meningkatkan tekanan pada berbagai pos pengeluaran negara, terutama subsidi energi yang sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.
“Lonjakan harga minyak dunia di atas 100 dolar AS per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan, terutama pada beban subsidi energi,” ujar Sarmuji, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa ketika harga minyak global meningkat tajam, pemerintah berpotensi menghadapi peningkatan biaya untuk menjaga stabilitas harga energi domestik. Hal ini terutama berkaitan dengan subsidi bahan bakar minyak dan kompensasi energi yang selama ini menjadi salah satu komponen besar dalam belanja negara.
Sejumlah analis ekonomi juga menilai bahwa konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah memang sering kali memicu lonjakan harga minyak dunia karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi energi global. Ketidakpastian pasokan biasanya langsung direspons oleh pasar dengan kenaikan harga.
Media ekonomi internasional seperti Bloomberg dan Reuters juga melaporkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah telah meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap gangguan distribusi energi global. Sentimen tersebut membuat investor cenderung beralih ke aset yang lebih aman, sekaligus mendorong penguatan dolar AS terhadap berbagai mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dinilai perlu memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi domestik. Langkah mitigasi juga diperlukan agar tekanan terhadap APBN tetap terkendali, terutama jika volatilitas harga minyak dan nilai tukar berlangsung dalam periode yang cukup lama. (Sn)