Hong Kong | EGINDO.co – Undang-undang baru yang memperketat tes loyalitas patriotik bagi politisi Hong Kong akan berlaku akhir bulan ini setelah disahkan oleh badan legislatif kota pada Rabu (12 Mei), media lokal melaporkan.
Undang-undang tersebut secara luas diharapkan untuk semakin membungkam oposisi demokratis di pusat keuangan global, memperluas persyaratan pengambilan sumpah ke dewan distrik tingkat komunitas yang didominasi oleh politisi pro-demokrasi setelah menang telak pada November 2019.
Penyiar yang didanai publik RTHK melaporkan bahwa lebih dari 20 anggota dewan distrik telah mengundurkan diri dalam beberapa bulan terakhir, beberapa karena mereka tidak mau mengambil sumpah dan lainnya setelah ditahan di bawah undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan di kota itu oleh parlemen China Juni lalu.
Undang-undang baru memungkinkan Sekretaris Kehakiman kota untuk melancarkan tindakan terhadap politisi atau pejabat yang dianggap telah melanggar sumpah di bawah “daftar negatif” yang melarang berbagai tindakan tidak patriotik, dari menghina bendera hingga membahayakan keamanan nasional.
Mereka yang tertuduh akan segera diberhentikan dari jabatannya dan, atas keputusan pengadilan, digulingkan dan kemudian dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan selama lima tahun.
Pengacara, akademisi, dan diplomat mengatakan kepada Reuters bahwa mereka khawatir hakim independen kota itu juga akan terjerat oleh ketentuan hukum yang tidak jelas.
Pemerintah Hong Kong meluncurkan RUU tersebut pada Februari, sehari setelah seorang pejabat senior di kabinet China mengatakan ketentuan harus dibuat untuk memastikan hanya “patriot” yang menjalankan kota.
Sekretaris Urusan Konstitusi dan Daratan Hong Kong Erick Tsang mengatakan pada saat itu bahwa para pejabat dan politisi “tidak dapat mengatakan bahwa Anda patriotik tetapi Anda tidak mencintai kepemimpinan Partai Komunis China atau Anda tidak menghormatinya – ini tidak masuk akal. ”
“Patriotisme adalah cinta holistik,” tambahnya.
Sumber : CNA/SL
