Medan | EGINDO.com – Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, mengatakan berdasarkan perkiraan yang ada, biaya operasional BRT nantinya dapat menguras APBD Kota Medan hingga sekitar Rp500 miliar setiap tahun. Untuk itu anggota Komisi IV DPRD Kota Medan mendukung langkah Wali Kota Medan Rico Waas untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembiayaan operasional dan pemeliharaan Bus Rapid Transit (BRT) rute Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).
Lailatul Badri dengan sapaan akrabnya Lela itu menyusul kekhawatiran terhadap besarnya biaya operasional BRT yang dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. Politisi PKB itu menilai, upaya Wali Kota Medan meminta kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan merupakan langkah tepat untuk meminimalisir beban anggaran daerah.
“Kami di DPRD Medan mendorong bahkan mendukung penuh langkah Wali Kota Medan minta kolaborasi ke Kementerian Perhubungan di Jakarta terkait pembiayaan biaya operasional dan pemeliharaan BRT ke depannya,” katanya kepada wartawan di kantor dewan Kota Medan.
Katanya setelah dilakukan perkiraan, nantinya APBD Pemko akan terkuras sekitar Rp500 miliar setiap tahunnya untuk biaya operasional BRT dan patut disikapi secara serius. Karena itu, Lela kembali menegaskan dukungannya terhadap langkah Wali Kota Medan untuk mencari skema pembiayaan bersama pemerintah pusat. Harusnya ada solusi lain yang tidak akan membebani APBD Pemko Medan. Karena nantinya dipastikan menggangu anggaran belanja di Pemko Medan.@
Bs/fd/timEGINDO.com