Lai : Taiwan Jadi Salah Satu Yang Pertama Bahas Tarif dengan AS

Presiden Lai Ching-te
Presiden Lai Ching-te

Taipei | EGINDO.co – Taiwan akan dimasukkan dalam kelompok mitra dagang pertama yang akan mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat, kata Presiden Lai Ching-te pada hari Jumat (11 April), dan berjanji akan siap untuk berdiskusi.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa ia akan menurunkan sementara bea masuk yang baru saja dikenakannya pada puluhan negara sambil terus meningkatkan tekanan pada Tiongkok. Taiwan, produsen semikonduktor utama, akan dikenakan tarif sebesar 32 persen.

Negara-negara di seluruh Asia telah mengatakan bahwa mereka telah memulai atau sedang mempersiapkan diri untuk memulai pembicaraan dengan Washington mengenai tarif tersebut, dan Gedung Putih mengatakan hampir 70 negara telah menghubungi untuk memulai negosiasi.

“Kami berada dalam kelompok negosiasi pertama, dan pemerintah akan sangat siap,” kata Lai kepada para pemimpin bisnis di kota Taichung di Taiwan bagian tengah, dalam komentar yang disiarkan langsung oleh media lokal, tanpa memberikan kerangka waktu.

“Keinginan Taiwan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir dapat (dipenuhi) dengan mengambil kesempatan ini,” tambahnya.

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dikirim di luar jam kantor di Washington.

Pada hari Minggu, Lai menawarkan tarif nol sebagai dasar pembicaraan dengan Amerika Serikat, dengan mengatakan Taiwan akan membeli lebih banyak dan berinvestasi lebih banyak di negara itu.

Taiwan, yang merupakan rumah bagi pembuat chip kontrak terbesar di dunia TSMC, telah lama mencari kesepakatan perdagangan bebas dengan Amerika Serikat.

Amerika Serikat adalah pendukung internasional dan pemasok senjata terpenting Taiwan, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Taiwan menghadapi tekanan militer dan politik yang meningkat dari tetangganya yang besar, Tiongkok, yang memandang pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya sendiri. Pemerintah Taiwan menolak klaim tersebut, dengan mengatakan hanya penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka.

Sumber : CNA/SL

Bagikan :
Scroll to Top