Jakarta|EGINDO.co Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengumumkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar pada pertengahan Januari 2026. Aksi tersebut diperkirakan melibatkan ratusan hingga ribuan buruh dari berbagai sektor industri dan akan dipusatkan di sejumlah titik strategis pemerintahan.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa demonstrasi dijadwalkan berlangsung pada 15 Januari 2026 dengan lokasi utama di depan Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, jumlah peserta yang telah terkonfirmasi berkisar antara 500 hingga 1.000 orang, meski angka tersebut masih berpotensi bertambah.
Dalam keterangannya saat konferensi pers virtual pada Selasa (13/1/2026), Said menegaskan bahwa aksi ini membawa empat tuntutan utama yang dinilai krusial bagi perlindungan hak-hak pekerja. Isu pertama berkaitan dengan kebijakan upah minimum yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak buruh. Selain itu, massa aksi juga menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung yang dianggap berpotensi mengurangi partisipasi demokratis masyarakat.
KSPI menilai kebijakan ketenagakerjaan dan arah demokrasi memiliki keterkaitan erat dengan iklim usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Menurut Said, ketidakpastian regulasi dan melemahnya daya beli buruh dapat berdampak pada konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Aksi buruh ini diperkirakan menjadi salah satu faktor yang akan diperhatikan pelaku usaha dan investor, terutama terkait stabilitas sosial dan kepastian kebijakan. KSPI menegaskan aksi akan dilakukan secara tertib dan konstitusional, sembari berharap pemerintah dan DPR membuka ruang dialog guna merespons aspirasi pekerja secara konstruktif. (Sn)