Seoul | EGINDO.co – Regulator antimonopoli Korea Selatan pada hari Senin menyatakan telah menjatuhkan denda sebesar 300,9 miliar won ($220,59 juta) kepada perusahaan e-commerce Coupang karena menyalahgunakan posisi dominannya di pasar pesan-antar makanan.
Komisi Perdagangan Adil Korea (Korea Fair Trade Commission/FTC) menyatakan bahwa Coupang mewajibkan para pedagang untuk menyamakan ketentuan yang menguntungkan—seperti yang ditawarkan di platform pesaing—dan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mematuhinya, sehingga menghambat persaingan di sektor aplikasi pesan-antar.
Menurut FTC, Coupang mengharuskan restoran untuk memenuhi enam ketentuan, termasuk harga menu, jumlah pesanan minimum, diskon, dan biaya pengiriman.
Restoran yang tidak mematuhi ketentuan tersebut berisiko kehilangan status khusus yang memungkinkan mereka menawarkan diskon serta pengiriman gratis kepada pelanggan yang memiliki keanggotaan berbayar di Coupang.
Regulator tersebut mengungkapkan bahwa proporsi restoran yang memenuhi persyaratan tersebut meningkat dari sekitar 13 persen pada Juli 2023 menjadi hampir 94 persen pada Oktober 2025.
FTC juga menjatuhkan denda sebesar 331,1 miliar won kepada Woowa Brothers, operator aplikasi pesan-antar pesaing, Baemin, atas praktik serupa.
Dalam sebuah pernyataan, Woowa Brothers menyatakan telah menjelaskan kepada FTC bahwa tindakan mereka tidak melanggar hukum. Mereka menyayangkan argumennya tidak sepenuhnya diterima dan menambahkan akan meninjau keputusan tersebut secara saksama.
Coupang menyatakan bahwa denda tersebut berlebihan—lebih dari 600 kali lipat dibandingkan denda dalam kasus serupa pada tahun 2020 yang melibatkan aplikasi pesan-antar makanan lainnya.
Coupang menyebutkan bahwa FTC memasukkan pendapatan yang tidak terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut saat menghitung denda, yang menurut mereka mencederai hak pembelaan perusahaan. Mereka menegaskan akan menentang keputusan tersebut melalui jalur hukum.
Keputusan ini menambah ketegangan antara Coupang—perusahaan yang terdaftar di bursa AS—dengan otoritas Korea Selatan. Sebelumnya, pada bulan Juni, otoritas Korea Selatan telah menjatuhkan denda sebesar 624 miliar won kepada Coupang terkait kebocoran data pada tahun 2025 yang berdampak pada lebih dari 33 juta pelanggan.
Coupang telah menyanggah temuan pemerintah serta cara penanganan kasus tersebut. Di sisi lain, sejumlah anggota parlemen AS dari Partai Republik menuduh Seoul melakukan diskriminasi terhadap perusahaan asal Amerika, sebuah tuduhan yang dibantah oleh para pejabat Korea Selatan. Coupang telah menjalankan operasi lobi dan kegiatan politik yang ekstensif di Washington, dengan memberikan kontribusi kepada berbagai tokoh dari kedua kubu politik.
Catatan Komisi Pemilihan Umum Federal AS (US Federal Election Commission) menunjukkan bahwa komite aksi politik perusahaan tersebut, COUPAC, telah menyalurkan sekitar $379.000 kepada para kandidat anggota Kongres serta komite-komite politik sejak awal tahun 2025 hingga September 2026.
Catatan terkini mengindikasikan adanya penekanan yang lebih besar untuk membangun hubungan dengan Partai Demokrat—sejalan dengan performa kuat partai tersebut dalam pemilihan paruh waktu—meskipun COUPAC tetap terus memberikan dukungan kepada Partai Republik.
Sumber : CNA/SL