Seoul | EGINDO.co – Korea Utara mengecam Dewan Keamanan PBB karena mengadakan pertemuan mengenai peluncuran satelitnya baru-baru ini atas “tuntutan perampokan” dari AS, dan bersumpah untuk terus menolak sanksi dan mengambil tindakan “membela diri”, media pemerintah KCNA mengatakan pada hari Minggu (4/6).
AS menyerukan pertemuan DK PBB pekan lalu untuk membahas upaya Korea Utara menempatkan satelit mata-mata pertamanya di orbit, yang berakhir dengan kegagalan dengan pendorong dan muatannya jatuh ke laut.
Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan seorang pejabat partai yang berkuasa, mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan tanda lain bahwa dewan tersebut berfungsi sebagai “embel-embel politik” AS dengan menerima “tuntutan perampokan” Washington untuk mengabaikan hak negaranya atas pengembangan ruang angkasa.
“Saya sangat tersinggung karena DK PBB secara rutin mengkritik pelaksanaan hak-hak kedaulatan kami seperti yang diinginkan Amerika Serikat, dan dengan tegas mengutuk dan menolak hal ini sebagai tindakan yang paling tidak adil dan berprasangka buruk karena mencampuri urusan dalam negeri serta melanggar kedaulatan kami,” kata Kim dalam sebuah pernyataan yang dilansir KCNA.
Dia mengatakan bahwa peluncuran satelit tersebut merupakan “tindakan balasan yang sah dan membela diri” terhadap meningkatnya ancaman dari AS dan sekutunya, yang dituduh oleh Pyongyang menghidupkan kembali ketegangan dengan latihan militer musim semi tahunan mereka.
Korea Utara tidak akan pernah mengakui resolusi sanksi PBB “bahkan jika mereka menamparnya ratusan atau ribuan kali,” katanya, seraya berjanji untuk terus menggunakan hak-hak kedaulatannya, termasuk meluncurkan satelit mata-mata.
Dalam berita lainnya, KCNA menerbitkan sebuah komentar oleh Kim Myong Chol, yang disebut sebagai analis urusan internasional, yang mengkritik resolusi yang diadopsi oleh komite keamanan Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Korea Utara telah memberi tahu IMO tentang kerangka waktu peluncuran satelit yang direncanakan, dan resolusi tersebut “dengan tegas” mengutuk uji coba rudal negara terisolasi itu “yang secara serius mengancam keselamatan pelaut dan pelayaran internasional.”
Analis tersebut juga menuduh IMO “sepenuhnya dipolitisasi” dengan mengikuti “kebijakan anti-Korea Utara yang bermusuhan dan anti Amerika Serikat.”
Sumber : CNA/SL