Jakarta | EGINDO.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan kebijakan ekonomi biru dengan mengedepankan ekologi sebagai panglima melalui lima kebijakan yang telah ditetapkan.

“Untuk memastikan lima arah kebijakan ekonomi biru terimplementasi, maka peran pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk diperkuat,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 di Discovery Ancol, Jakarta.

Katanya pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum tentunya dilakukan dengan mengacu pada pengawasan perizinan berusaha berbasis Risiko yang mengedepankan prinsip ultimum remedium. Dengan mengutamakan pengenaan sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran, sehingga sanksi pidana menjadi pilihan terakhir.

Menurutnya untuk mengoptimalkan peran pengawasan, KKP akan membangun infrastruktur digital yang nantinya akan Menjadi ocean big data. Tentu dilengkapi dengan peralatan- peralatan mutakhir, diantaranya adalah satelit, radar sensor bawah air, drone udara, dan yang terakhir adalah nano satelit.

KKP akan mengembangkan beberapa aplikasi, di antaranya adalah ocean accounting dan non spesial terintegrasi yang mampu memberikan informasi kekayaan laut Indonesia, beserta perubahan neracanya dalam kurun waktu tertentu akibat interaksinya dengan kegiatan ekonomi.@

Bs/timEGINDO.co