Jakarta|EGINDO.co Pemerintah didorong segera menetapkan arah kebijakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara agar pelaku usaha dapat merespons lonjakan permintaan global. Situasi geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan minyak dan gas telah menciptakan peluang pasar baru, namun belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan akibat keterbatasan regulasi produksi.
Pelaku industri melalui Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dan Indonesian Mining Association (IMA) menilai adanya peningkatan permintaan, terutama dari kawasan Asia seperti Filipina. Momentum ini dinilai strategis untuk mendorong peningkatan produksi dan ekspor, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penerimaan negara. Namun demikian, kenaikan biaya operasional—terutama bahan bakar—menjadi tantangan tambahan bagi perusahaan tambang dalam meningkatkan output.
Di sisi kebijakan, pemerintah mengindikasikan akan melakukan revisi RKAB guna mengoptimalkan potensi penerimaan dari lonjakan harga batu bara global. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan bea keluar yang direncanakan berlaku mulai 1 April 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi fiskal untuk menjaga ketahanan APBN, terutama di tengah tekanan peningkatan subsidi energi akibat naiknya harga minyak dunia.
Perkembangan global turut memperkuat prospek batu bara. Gangguan terhadap fasilitas ekspor gas alam cair (LNG) di Qatar, sebagaimana dilaporkan Bloomberg, memaksa sejumlah negara Asia mengalihkan sumber energi mereka ke batu bara. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, hingga Bangladesh mulai meningkatkan penggunaan batu bara guna menjaga stabilitas pasokan listrik.
Senada dengan itu, analis energi dari Rystad Energy menilai mahalnya harga LNG membuat batu bara kembali menjadi pilihan utama dalam bauran energi kawasan Asia. Kondisi ini mendorong kenaikan harga batu bara global dan membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi Indonesia.
Dengan meningkatnya permintaan menjelang musim panas di Asia, ketika konsumsi listrik biasanya mencapai puncaknya, kepastian kebijakan domestik menjadi faktor krusial. Tanpa kejelasan RKAB, peluang untuk memaksimalkan windfall profit dari sektor batu bara berisiko tidak optimal. (Sn)