Manila | EGINDO.co – Filipina sedang merencanakan kemungkinan untuk meningkatkan permusuhan di Laut Cina Selatan, menurut seorang pejabat senior militer, termasuk skenario di mana awak kapal akan mengusir pasukan Tiongkok yang mencoba menaiki kapal Filipina.

Hubungan antara kedua negara telah memburuk tahun ini setelah beberapa kali bentrokan dan perselisihan berulang kali di dekat bagian Laut Cina Selatan yang disengketakan, dimana Filipina menuduh Tiongkok melakukan manuver yang agresif, disengaja dan berbahaya.

Filipina telah mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Tiongkok tahun ini, bertepatan dengan peningkatan hubungan militer dengan sekutu perjanjian pertahanan Amerika Serikat dan peningkatan keterlibatan keamanan dengan negara-negara Barat lainnya.

“Harapkan tindakan yang lebih koersif dari Tiongkok, bukan serangan bersenjata,” Alberto Carlos, kepala Komando Barat Filipina mengatakan kepada CNN Filipina pada Rabu malam (13 Desember).

“Selanjutnya setelah meriam air mungkin akan menyerbu dan mereka juga akan mencoba menaiki kapal kami, sesuatu yang tidak akan kami izinkan mereka lakukan.”

Skenario itu, kata Carlos, adalah bagian dari latihan perang Filipina dan diskusi akademis mengenai tindakan lain yang mungkin diambil Tiongkok. Filipina pada hari Selasa memanggil duta besar Tiongkok untuk memprotes “pelecehan berulang kali” pada akhir pekan di berbagai lokasi, termasuk tabrakan dan penggunaan meriam air.

Beijing telah berulang kali menuduh kapal-kapal Filipina yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Manila melakukan pelanggaran di perairan Tiongkok.

Filipina semakin waspada terhadap penjaga pantai Tiongkok dan kehadiran ratusan kapal nelayan Tiongkok yang dianggap sebagai pasukan milisi.

“Kami sedang melakukan brainstorming mengenai hal ini, kami sedang melakukan kewaspadaan terhadap hal ini dan kami siap menghadapi kemungkinan apa pun yang akan terjadi,” kata Carlos, yang tugasnya mencakup pertahanan ZEE Filipina.

Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang merupakan saluran perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari $3 triliun. Klaim tersebut, yang dinyatakan tidak berdasar oleh pengadilan arbitrase, meluas ke zona ekonomi eksklusif Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei.

Sumber : CNA/SL