Jakarta | EGINDO.co     -Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), harus diakui berdampak signifikan di hampir semua sektor kehidupan, termasuk menurunnya daya beli masyarakat. Berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa untuk membatalkan kenaikan harga BBM, ditanggapi pemerintah dengan diturunkannya tarif parkir, pemberian subsidi terhadap tarif ojek online-taksi, hingga pemberian subsidi.
Meski demikian, kenaikan harga BBM dapat dipandang sebagai momentum bagus untuk mendorong reformasi transportasi publik. Setelah kenaikan harga BBM, misalnya, seperti disampaikan Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Rendi Alhial, jumlah penumpang Moda Raya Terpadu (MRT) naik rata-rata 5 persen pada hari kerja dan 12 persen pada akhir pekan. Begitu juga pada Commuterline Jabodetabek yang mengalami peningkatan penumpang sebesar 3 persen di hari kerja dan naik 9 persen pada akhir pekan.
Kenaikan harga BBM ini harus dijadikan trigger, sebuah momentum bagi pemerintah untuk mengajak masyarakat agar menggunakan kendaraan umum. Itu sebabnya, pemerintah bisa berkolaborasi dengan pihak swasta, dapat memastikan ketersediaan infrastruktur transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau dari sisi akses maupun tarif.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai subsidi BBM yang diberikan pemerintah memang sudah sepatutnya dicabut dan dialihkan dengan subsidi operasional angkutan umum. Pasalnya, pengguna BBM bersubsidi selama ini ditengarai masih belum tepat sasaran.
Di sinilah pentingnya pemerintah membuat kebijakan maupun regulasi yang berpihak kepada moda transportasi umum. Sebab, jika subsidi terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan angkutan umum akan menghilang dan digantikan kendaraan pribadi yang makin mengular memenuhi jalanan.
Bagi kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, menyediakan transportasi umum yang nyaman dan dengan akses yang mudah, mungkin sudah bisa diwujudkan. Tapi bagaimana dengan kota-kota penyangga Jakarta dan kota-kota lain di Tanah Air? Ini tentu akan menjadi pekerjaan rumah yang cukup pelik, mengingat penyediaan transportasi massal tidak bisa dilakukan hanya dalam hitungan satu atau dua tahun. Diperlukan analisis dan perencanaan yang cermat dari berbagai aspek.
Pembangunan transportasi publik yang modern tentu diharapkan tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga harus dapat menciptakan peradaban baru di tengah masyarakat. Mari, saatnya kita budayakan menjadi pengguna transportasi publik.
Sumber: rri.co.id/Sn