Jakarta|EGINDO.co Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dan Ombudsman RI membuka Posko Pengaduan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Posko ini dibuka sebagai perwujudan komitmen meningkatkan pelayanan publik bagi koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Harapannya, semakin banyak pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil lebih mudah mengakses KUR dan memanfaatkan pembiayaan. Ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha,” kata Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim di Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Arif menyebut, kerja sama dengan Ombudsman ini menjadi penting untuk memastikan tercapainya penyaluran KUR tepat sasaran. Sehingga, pengawasan menjadi salah satu faktor penting yang perlu diutamakan.
“Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan bisa tergambarkan kondisi riil berbasis pengaduan masyarakat. Utamanya mengenai realisasi penyaluran dan ketepatan sasaran program KUR bagi pelaku UMKM,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, pemerintah telah memutuskan kebijakan Program KUR tahun 2023. Aturan tersebut turut mengatur ketentuan sanksi bagi penyalur KUR yang meminta agunan tambahan dengan plafon sampai dengan Rp100 juta.
“Bagi penyalur KUR yang mengenakan agunan tambahan pada plafon sampai dengan Rp100 juta, akan dikenai sanksi. Sanksinya berupa subsidi bunga/marjin KUR tidak dibayarkan atau pengembalian subsidi bunga/marjin yang telah dibayarkan,” ucap Arif.
Saat ini, lanjut Arif, pemerintah terus berupaya meningkatkan peran ekonomi kerakyatan dalam perekonomian nasional. Pemerintah mendorong penyaluran kredit perbankan yang baru mencapai 20 persen dari total penyaluran, menjadi 30 persen di 2024.
Sumber: rri.co.id/Sn