Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembukaan akses pasar global. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perundingan Indonesia–Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (I–GCC FTA) dapat diselesaikan pada 2026, sementara perjanjian dagang Indonesia dengan Eurasian Economic Union (I–EAEU FTA) ditargetkan mulai berlaku pada 2027.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan target tersebut dalam pertemuan dengan sejumlah mitra dagang Indonesia di sela-sela G20 Trade Ministers’ Meeting di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, Rabu, 30 September 2026.
Dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al-Kassabi, Budi mendorong percepatan penyelesaian I–GCC FTA. Salah satu pembahasan penting mencakup investasi serta perlindungan dan kepastian bagi investor.
Perundingan perjanjian tersebut telah mengalami kemajuan. Setelah putaran keempat yang berlangsung di Riyadh pada 19–22 Januari 2026, sebagian besar teks perjanjian telah disepakati.
Meski demikian, Indonesia masih perlu menyelesaikan pembahasan akses pasar barang dan sejumlah isu lainnya. Pemerintah berharap seluruh perundingan dapat dirampungkan sepanjang 2026.
Selain perjanjian perdagangan bebas, Indonesia dan Arab Saudi membahas peluang kerja sama di sektor energi, mineral, pertanian, perikanan, pariwisata, serta pengembangan sumber daya manusia.
Indonesia juga mengusulkan kerja sama perdagangan produk pangan untuk mendukung penyediaan pangan berkualitas bagi jemaah haji dan umrah.
Arab Saudi menyambut baik langkah Indonesia mempercepat penyelesaian I–GCC FTA. Al-Kassabi juga mengusulkan pembentukan Indonesia Village atau Kampung Indonesia secara permanen dalam rangkaian Expo Riyadh 2030.
Indonesia–EAEU Ditargetkan Berlaku 2027
Dalam pertemuan terpisah dengan Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia Maxim Reshetnikov, Budi menyampaikan dukungan Indonesia terhadap rencana pemberlakuan I–EAEU FTA pada 2027.
Menurut Rusia, implementasi perjanjian tersebut berpotensi memperluas perdagangan Indonesia dan Rusia, termasuk pada sektor farmasi. Kedua negara juga mendorong kerja sama penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) untuk produk farmasi.
Di sisi lain, Kemendag turut membuka peluang penguatan hubungan bisnis dengan Amerika Serikat. Dalam pertemuan dengan Kamar Dagang AS, Budi mendorong pelaku usaha kedua negara meningkatkan kerja sama melalui forum Business 20 (B20).
Peluang investasi dan perdagangan terbuka di sektor industri hilir, produksi bernilai tambah, pengembangan pemasok, logam tanah jarang (rare earths), serta energi terbarukan.
Perkembangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) juga menjadi salah satu topik pembahasan. Indonesia berharap kesepakatan tersebut segera dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha kedua negara.
Kamar Dagang AS menyambut positif upaya memperkuat hubungan bisnis dengan Indonesia. Dunia usaha AS juga menawarkan kerja sama dalam pengembangan kapasitas serta sistem pembayaran digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia. (Sn)