Jakarta|EGINDO.co Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi meluncurkan program penyelesaian non yudisial korban kasus HAM berat masa lalu. Program tersebut diluncurkan untuk pertama kalinya di Kabupaten Pidie, Aceh.
“Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun secara virtual di kabupaten Pidie provinsi Aceh ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban,” kata Jokowi dalam sambutannya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/6/2023).
Jokowi pun meminta luka korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk dipulihkan.
“Luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju,” katanya.
Jokowi menceritakan pada awal bulan Januari yang lalu, pemerintah telah memutuskan untuk menempuh penyelesaian non yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial.
“Dan hari ini kita bersyukur alhamdulillah bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa,” kata dia.
“Sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upayapencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang,” tandasnya.
Ke-12 peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut adalah:
1. Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
3. Peristiwa Talang Sari Lampung 1989
4. Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Statis di Aceh 1989
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II 1998-1999
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santen 1998-1999
9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999
10. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002
11. Peristiwa Wamena di Papua 2003
12. Peristiwa Jambo Keupok di Aceh 2003
Sumber: Tribunnews.com/Sn