Tokyo | EGINDO.co – Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan anggaran sebesar 8,9 triliun yen (US$55,6 miliar)—angka tertinggi yang pernah ada—pada hari Senin (31 Agustus), seiring langkah Tokyo memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat pengambilan keputusan di tengah situasi keamanan yang penuh ketegangan.
Anggaran akhir diperkirakan bisa mencapai 10 triliun yen karena Tokyo sedang melakukan perombakan besar-besaran pada sistem pertahanannya guna menghadapi ketegangan yang meningkat dengan negara-negara tetangga seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia.
Pengajuan terbaru ini berfokus pada upaya menangkal “cara-cara peperangan baru”, dengan penekanan pada penggunaan AI, pesawat nirawak (drone), dan rudal jarak jauh (*standoff missiles*).
Melalui pengajuan ini, kementerian berharap dapat menerapkan sistem pendukung keputusan berbasis AI.
Pihaknya juga berencana mengadakan drone berbiaya rendah yang dapat beroperasi bersamaan dengan rudal jarak jauh untuk melumpuhkan aset musuh.
Kementerian menyatakan rencana untuk mengembangkan rudal hipersonik yang diluncurkan dari bawah air serta membentuk unit baru guna memperkuat pertahanan terhadap perang kognitif—sebuah ancaman yang kian berkembang dan bertujuan membentuk opini publik melalui kampanye disinformasi serta operasi lainnya.
Pengajuan anggaran untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2027 ini menyoroti langkah terbaru Jepang dalam memperkuat militernya demi menghadapi realitas geopolitik yang tidak menentu, sekaligus secara bertahap meninggalkan sikap pasifis tradisional yang membatasi penggunaan kekuatan militer hanya untuk pertahanan diri.
Ekspansi militer Tiongkok yang pesat serta pengembangan rudal dan senjata nuklir Korea Utara yang terus berlanjut telah mendesak Jepang untuk memperkuat pertahanannya.
Perang Rusia di Ukraina juga telah memicu kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan Jepang bahwa konflik serupa bisa saja meletus di Asia Timur.
Permintaan Anggaran Mungkin Meningkat
Surat kabar Nikkei melaporkan bahwa permintaan anggaran kementerian pertahanan bisa melonjak hingga lebih dari 10 triliun yen, mengutip pernyataan seorang anggota parlemen dari partai berkuasa yang tidak disebutkan namanya.
Pengajuan saat ini belum merinci estimasi biaya untuk berbagai produk dan layanan, termasuk rudal, drone, dan sistem digital.
Angka-angka tersebut akan ditetapkan secara final setelah pemerintah menyelesaikan revisi dokumen-dokumen utama keamanan nasional pada akhir tahun ini, menurut keterangan pejabat pertahanan.
Ketiga dokumen tersebut menguraikan garis besar kemampuan pertahanan negara di masa depan sekaligus melakukan penilaian terhadap situasi keamanan nasional.
Jepang terus meningkatkan belanja militer dan kerja sama keamanan di kawasan Asia, termasuk dengan menempatkan peluncur rudal di pulau-pulau terluar, berupaya memperoleh kemampuan “serangan balik” (*counterstrike*), serta melonggarkan aturan ekspor senjata. Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang dikenal memiliki sikap keras terhadap Tiongkok, telah menempatkan pertahanan nasional sebagai prioritas utama dalam agenda konservatifnya.
Hubungan Jepang dengan Tiongkok memburuk secara tajam setelah ia melontarkan gagasan pada bulan November bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer dalam konflik apa pun terkait Taiwan—wilayah yang dianggap oleh Beijing sebagai bagian dari kedaulatannya.
Tiongkok telah menyatakan kekhawatiran mendalam atas apa yang mereka anggap sebagai kembalinya “militerisme baru” di Jepang.
Di bawah kepemimpinan Takaichi, pemerintah diperkirakan akan mengajukan usulan anggaran keseluruhan sebesar sekitar 143 triliun yen; angka ini merupakan peningkatan tajam dibandingkan dengan usulan anggaran sebesar 122,4 triliun yen untuk tahun fiskal yang sedang berjalan, demikian dilaporkan oleh surat kabar Nikkei.
Sumber : CNA/SL