Iran Optimis Kembali Kesepakatan Nuklir,Tepis Keraguan Biden

Presiden Iran Hassan Rouhani
Presiden Iran Hassan Rouhani

Wina | EGINDO.co – Iran pada hari Sabtu menyatakan optimisme atas pembicaraan Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), menepis keraguan yang diungkapkan oleh Presiden AS Joe Biden tentang seberapa serius Teheran tentang kelanjutan negosiasi nuklir.

Komisi Gabungan JCPOA – diketuai oleh UE dan termasuk perwakilan dari Iran, China, Rusia, Inggris, Prancis dan Jerman – memulai pertemuan di Wina pada 6 April, yang bertujuan untuk membuat AS kembali ke kesepakatan dan Iran untuk melanjutkan kepatuhan penuh.

AS juga memiliki tim yang hadir di Wina tetapi tidak terlibat dalam pembicaraan langsung dengan rekan-rekan Irannya. Sebaliknya, delegasi lain bertindak sebagai perantara.

Baca Juga :  Blinken Dan Lavrov Berbicara Tatap Muka Pada Pertemuan G20

Media pemerintah Iran pada hari Sabtu melaporkan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk mencabut sanksi utama terhadap Teheran, tetapi rincian itu masih harus disepakati.

“Kami telah mencapai titik di mana Amerika dan Eropa mengatakan secara terbuka bahwa mereka tidak punya pilihan selain mencabut sanksi dan kembali ke (kesepakatan nuklir), dan bahwa hampir semua sanksi utama telah dicabut dan pembicaraan berlanjut mengenai beberapa rincian,” Presiden Iran Hassan Rouhani seperti dikutip oleh media pemerintah. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut.

Tidak ada konfirmasi langsung dari pejabat AS atau dari pihak lain dalam kesepakatan tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada hari Sabtu mendesak AS untuk membantu menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015, mencatat bahwa krisis dimulai oleh Washington dengan penarikannya dari kesepakatan nuklir tiga tahun lalu.

Baca Juga :  NATO Siap Kirim Pasukan Ke Kosovo Jika Terjadi Kerusuhan

“Saat kami mencoba menghidupkan kembali JCPOA di Wina, perlu diingat bagaimana semuanya dimulai. 3 tahun yang lalu hari ini, badut yang dipermalukan melanggar kewajiban AS,” cuit Zarif, mengacu pada keputusan yang dibuat oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

“Hari ini, @POTUS (Joe Biden) harus memutuskan apakah AS terus melanggar hukum atau mematuhi hukum. Tanggung jawab ada di AS, bukan Iran,” tambahnya.

Sumber : CGTN/SL

Bagikan :
Scroll to Top