Jakarta|EGINDO.co Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengalokasikan pendanaan sebesar Rp20 triliun untuk mengembangkan proyek peternakan ayam terintegrasi sebagai bagian dari penguatan rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahap awal proyek ditandai dengan peletakan batu pertama di enam wilayah dan akan diperluas hingga mencakup 30 titik di seluruh Indonesia.
Inisiatif hilirisasi ini dirancang membangun ekosistem perunggasan nasional yang terhubung dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, produksi pakan, layanan kesehatan hewan, hingga pengolahan dan distribusi. Melalui pengembangan tersebut, pemerintah memproyeksikan tambahan output sekitar 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur setiap tahun. Produksi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan protein bagi sekitar 82,9 juta penerima manfaat MBG.
Selain memperkuat ketahanan pangan, proyek ini diperkirakan membuka 1,46 juta lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha peternakan rakyat. Untuk memperluas partisipasi peternak, pemerintah juga menyediakan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp50 triliun yang dapat dimanfaatkan peternak mandiri maupun koperasi. Sementara itu, BUMN sektor pangan ditugaskan menyerap hasil produksi guna menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga di pasar domestik.
Sejumlah media nasional seperti Bisnis Indonesia dan Antara menilai investasi besar di sektor perunggasan ini mencerminkan strategi pemerintah mempercepat hilirisasi pangan sekaligus menopang keberlanjutan program sosial berbasis gizi. Langkah tersebut juga dipandang penting untuk menekan ketergantungan impor produk protein hewani.
Di sisi lain, tingkat penerimaan publik terhadap Program MBG tergolong tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat 72,8% responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut. Dukungan paling kuat datang dari kelompok Generasi Z, masyarakat pedesaan, serta responden berpenghasilan rendah.
Meski demikian, survei yang sama menyoroti persoalan kepercayaan publik terhadap tata kelola program. Sebanyak 61,7% responden mengaku belum yakin MBG sepenuhnya terbebas dari praktik korupsi. Skeptisisme relatif lebih tinggi di kalangan masyarakat berpendidikan tinggi, pekerja formal, dan warga perkotaan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa selain memperbesar kapasitas produksi dan distribusi pangan bergizi, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas serta mendapat kepercayaan publik yang lebih kuat. (Sn)