Jakarta | EGINDO.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal alasan belum diberikannya izin usaha pertambangan (IUP) kepada salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Menurutnya hingga saat ini kajian soal wilayah tambang yang pantas diberikan kepada Muhammadiyah, belum juga selesai.
“Tambang Muhammadiyah itu kan kita kemarin sudah kita dorong, tapi kita lagi mengkaji kembali. Yang harus kita kasih itu kan harus yang bagus, jangan sampai yang jelek. Kalau yang kurang bagus kan sayang, enggak adil dong. Lagi kita carikan yang bagus,” kata Bahlil kepada wartawan di kantor Kementerian ESDM, pada Selasa (22/7/2025) kemarin.
Bahlil mengatakan sebelumnya memang sempat akan memberikan tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk. Namun, setelah melalui pengecekan masih ada data yang kurang bagus. Namun, Bahlil tidak menjabarkan terkait data yang dimaksud tersebut.
Bahlil juga menyebut, Nahdlatul Ulama (NU) memang telah lebih dulu mendapatkan jatah lahan tambang batubara dari bekas wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) milik Grup Bakrie. “NU sudah punya, kan bagus, Muhammadiyah juga harus yang bagus. Supaya niat baik kita itu sejalan dengan apa yang kita eksekusi,” katanya.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan hingga saat ini belum juga mendapatkan hilal dari izin usaha pertambangan (IUP) yang dijanjikan Bahlil. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, sudah hampir satu tahun janji itu tidak kunjung terlaksana dan tidak ada komunikasi dari Kementerian ESDM. “Kalau tidak ditepati janji, nanti kita minta di akherat, barang siapa berjanji wajib memenuhi janjinya,” ungkap Anwar Abbas saat berkunjung ke ruang Podcash KontanTV, Minggu (20/7/2025) lalu.@
Bs/pk/timEGINDO.com