Indonesia Tandatangani Empat Perjanjian Menuju WWF Ke-10

Penandatanganan Leter Of Intent dukung WWF 10 Bali.
Penandatanganan Leter Of Intent dukung WWF 10 Bali.

Bali|EGINDO.co Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama (Letter of Intent/LOI) terkait dukungan pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10. Kerjasama itu melalui empat proses LOI regional, yakni Mediterania, Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika.

Penandatanganan dilaksanakan Ketua Sekretariat Panitia Penyelenggara Nasional WWF ke-10 sekaligus Sekjen  PUPR Mohammad Zainal Fatah. Dari pihak lain adalah Sekjen World Water Council (WWC) Valerie Bistagne dan masing-masing perwakilan dari tiap regional.

Penandatangan LOI tersebut disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beserta Presiden WWC Loic Fauchon di Bali, Kamis (12/10/2023).

Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan, hasil dari World Water Forum ke-10 di Bali akan berkontribusi dalam membentuk masa depan kelestarian air. Untuk itu 2nd Stakeholder Consultation Meeting (SCM) akan memainkan peranan penting sebagai fondasi/dasar dari WWF  ke-10 pada Mei 2024 nanti.

Baca Juga :  UNESCO Rekomendasi Venesia Ke Daftar Warisan Dalam Bahaya

“Pertemuan ini akan menghasilkan keterkaitan dari tiga proses yakni proses tematik, politik, dan regional. Hal itu sebagai rancangan yang akan dibawa ke World Water Forum ke-10 nanti,” kata Menteri Basuki

Dikatakan Menteri Basuki, dalam proses tematik telah ditentukan 6 sub-tema. Yakni,  Water Security and Prosperity; Water for Humans and Nature; Disaster Risk Reduction and Management; Governance, Cooperation, and Hydro-diplomacy; Sustainable Water Finance; Knowledge and Innovation.

“Sedangkan dalam proses regional telah diputuskan dibagi menjadi empat wilayah yakni Mediterania, Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika. Diperlukan pembahasan di level regional, karena setiap regional memiliki keunikan dan tantangan berbeda tentang air,” kata Menteri Basuki.

Selanjutnya dikatakan Menteri Basuki, pertemuan untuk akan menjadi proses politik. Yakni menjadi pertemuan tingkat Kepala Negara, Menteri, Parlemen, Pemerintah Daerah dan Otoritas Wilayah Sungai.

Baca Juga :  Rakerpim: MLH PD Muhammadiyah Medan Paparkan Program Kerja Libatkan Cabang

Sumber: rri.co.id/Sn

Bagikan :
Scroll to Top