Jakarta|EGINDO.co Indonesia berkomitmen mengimplementasikan blue economy (ekonomi biru) dalam tata kelola ruang laut melalui serangkaian kebijakan. Praktik tersebut pun di promosikan Indonesia kepada negara-negara anggota KTT Archipelagic and Island States (AIS).
“Di Kementerian Kelautan perikanan dalam hal implementasi ekonomi biru ada lima kebijakan pokok atau kebijakan yang kita canangkan. Ini kita sampaikan juga ke seluruh anggota AIS (Archipelagic and Island State) Forum,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono saat Archipelagic and Island States Blue Economy High-Level Dialogue di Bali, Senin (9/10/2023).
Lima kebijakan pokok yang dimaksud, pertama, memperluas kawasan konservasi. Hal ini menjadi penting karena menyangkut juga soal perubahan iklim.
“Jadi bagaimana konservasi laut ini bisa menyerap karbon lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang di darat. Sekaligus memproduksi oksigen, dan kemudian sebagai daerah pemijahan secara alami perikanan di laut,” ujarnya.
Kedua, lanjutnya kebijakan penangkapan ikan secara terukur. “Jadi, kita sampaikan juga ke seluruh peserta AIS Forum, bahwa sekarang Indonesia segera memulainya,” ucapnya.
“Telah terbit PP 11 tahun 2023, bahwa penangkapan ikan di laut. Khususnya di wilayah Indonesia harus berbasis pada kuota.”.
Ketiga, kata Trenggono, adalah mengembangkan perikanan budidaya yang berkelanjutan. Baik di perikanan pesisir, perikanan laut dan perikanan darat.
“Ini menjadi penting dan ada lima komoditi yang harus menjadi unggulan di beberapa tahun yang akan datang. Yaitu udang, lobster, kepiting, tilapia, dan rumput laut,” katanya.
Keempat adalah pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir. Hal ini juga menjadi penting kaitanya dengan perubahan iklim.
Kelima, upaya pembersihan sampah plastik di laut yang melibatkan partisipasi nelayan. Ia menuturkan, pembentukan AIS Forum selalu mengacu pada konvensi PBB tentang hukum laut.
Ada hal utama dikatakan Trenggono yang menjamin keberlangsungan AIS Forum, yakni perasaan senasib sepenanggungan sesama negara maritim. “Sehingga bisa bekerja sama antarberbagai negara menghadapi tantangan yang sama terkait perubahan iklim,” katanya.
Sumber: rri.co.id/Sn