Jakarta|EGINDO.co Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana pengadaan 105.000 kendaraan niaga oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih tidak akan membebani fiskal negara. Skema pembiayaan dilakukan melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan kewajiban cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun.
Menurut Purbaya, pembayaran cicilan tersebut tidak menambah tekanan baru terhadap APBN karena dananya bersumber dari pengalihan sebagian alokasi dana desa yang setiap tahun memang telah dianggarkan dalam belanja negara. Dengan demikian, yang berubah hanya mekanisme penyaluran anggaran, bukan besaran total belanja pemerintah.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan sistem logistik koperasi desa di berbagai wilayah. Total nilai impor kendaraan mencapai Rp24,66 triliun. Armada tersebut akan digunakan untuk memperlancar distribusi pangan dan komoditas lainnya, sehingga diharapkan meningkatkan efisiensi rantai pasok di tingkat desa dan kelurahan.
Pengadaan kendaraan dilakukan dari India dan melibatkan dua produsen otomotif besar, yakni Mahindra and Mahindra Ltd. serta Tata Motors. Komposisinya terdiri atas 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra, 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Sejumlah media nasional, seperti Kompas.com dan Bisnis Indonesia, turut menyoroti skema pembiayaan proyek ini serta implikasinya terhadap postur fiskal dan efektivitas belanja negara. Pemerintah berharap model pembiayaan berbasis pengalihan anggaran ini tetap menjaga disiplin fiskal sekaligus mempercepat penguatan ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas distribusi logistik. (Sn)