Jakarta|EGINDO.co Perjalanan panjang negosiasi perjanjian perdagangan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) memasuki babak akhir. Kesepakatan yang digodok hampir satu dekade ini diproyeksikan rampung dan ditandatangani pada Oktober 2026, dengan target mulai diimplementasikan secara penuh pada Januari 2027.
Integrasi ekonomi ini digadang-gadang menjadi katalis utama dalam menggenjot kinerja perdagangan nasional. Melalui skema IEU-CEPA, mayoritas pos tarif ekspor Indonesia ke kawasan Eropa—yakni sekitar 90,4%—akan langsung dipangkas menjadi 0%. Sementara itu, 8,37% pos tarif selebihnya bakal diturunkan secara bertahap.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah taktis untuk memicu lompatan investasi sekaligus memperkokoh diversifikasi rantai pasok kedua belah pihak. Pemerintah optimistis, kemudahan tarif ini mampu melipatgandakan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa (UE).
Komoditas Potensial dan Angin Segar Manufaktur
Sektor manufaktur padat karya diperkirakan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari penghapusan bea masuk ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa produk-produk seperti alas kaki, garmen, tekstil, elektronik, hingga komoditas unggulan seperti kopi, sawit, dan hasil perikanan akan memiliki daya saing yang jauh lebih tinggi di pasar Eropa.
Tidak hanya urusan ekspor barang, IEU-CEPA turut menyasar masuknya modal asing dari Eropa ke Indonesia. Pemerintah fokus menggaet investasi pada industri bernilai tambah tinggi, di antaranya sektor kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, manufaktur canggih, teknologi digital, dan farmasi.
Benteng Hambatan Nontarif: EUDR hingga CBAM
Meski pintu tarif dibuka lebar, para pengamat dan pelaku usaha mengingatkan bahwa penurunan bea masuk bukan jaminan otomatis produk Indonesia bisa menguasai pasar Eropa. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menegaskan IEU-CEPA bukanlah obat ajaib (panacea). Tantangan terbesar justru bergeser ke regulasi nontarif yang sangat ketat.
Eksportir domestik diwajibkan memenuhi berbagai kriteria keberlanjutan dan kepatuhan lingkungan yang diterapkan UE, seperti:
-
European Union Deforestation Regulation (EUDR): Aturan bebas deforestasi yang ketat menekan komoditas perkebunan dan pertanian.
-
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Mekanisme penyesuaian batas karbon yang membayangi industri berat beremisi tinggi seperti besi, baja, dan semen.
-
Ketertelusuran (Traceability) dan Sertifikasi: Kewajiban pelacakan asal-usul produk hingga ke tingkat hulu.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal serta Kepala Pusat Makroekonomi Indef M. Rizal Taufikurahman sepakat bahwa keberhasilan Indonesia amat bergantung pada kesiapan infrastruktur kepatuhan di dalam negeri. Tanpa efisiensi logistik, penguatan rantai pasok, dan dukungan pembiayaan—terutama bagi pelaku UMKM dan petani kecil—karpet merah tarif 0% berpotensi terhambat di pintu masuk pemeriksaan standar Eropa. (Sn)