Hong Kong Dapat Campur Tangan Dalam Asosiasi Pengacara

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam

Hong Kong | EGINDO.co – Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan pada Selasa (27 April) bahwa pemerintah dapat campur tangan jika perlu di Asosiasi Pengacara, yang ketuanya telah dicap sebagai “politisi anti-China” oleh kantor perwakilan tinggi Beijing di kota itu.

Paul Harris, ketua Asosiasi Pengacara, telah berulang kali menjadi sasaran pasukan pro-Beijing, dengan pernyataan terbaru datang dari Kantor Penghubung pada hari Minggu mengkritiknya karena berbicara menentang hukuman penjara yang dijatuhkan kepada beberapa aktivis demokrasi bulan ini.

Berbicara pada konferensi pers mingguannya, Lam mengatakan bahwa meski Hong Kong menghormati kebebasan berekspresi, ada batasannya.

“Untuk saat ini saya tidak melihat adanya kasus intervensi pemerintah dalam urusan Asosiasi Pengacara Hong Kong,” kata Lam. “Tapi, tentu saja, jika ada contoh atau keluhan tentang bar yang tidak bertindak sesuai dengan hukum Hong Kong, maka tentu saja pemerintah akan dipanggil untuk bertindak.”

Harris telah menantang hukuman penjara yang diberikan kepada taipan media Jimmy Lai dan lainnya karena ikut serta dalam pertemuan tidak sah selama demonstrasi anti-pemerintah pada tahun 2019, dan juga membela hak untuk melakukan protes damai.

 

Kantor Penghubung menuduhnya sebagai “seorang politikus anti-China dengan koneksi asing yang akrab,” dan mempertanyakan bagaimana dia dapat melindungi supremasi hukum di bekas jajahan Inggris serta apakah dia harus tetap menjabat sebagai ketua.

Ditanya apakah acara tahunan untuk menandai ulang tahun 4 Juni penindasan terhadap pengunjuk rasa demokrasi di dan sekitar Lapangan Tiananmen Beijing pada tahun 1989 akan melanggar undang-undang keamanan nasional yang kontroversial yang diberlakukan di kota itu pada bulan Juni tahun lalu, Lam hanya mengatakan bahwa menghormati Partai Komunis China (PKC) penting.

“Tahun ini adalah perayaan 100 tahun PKC. Semua orang melihat di bawah kepemimpinan PKT, lepas landasnya ekonomi negara kita dan kehidupan bahagia yang dipimpin oleh orang-orang dalam beberapa dekade ini,” kata Lam. “Jadi, menghormati partai yang mengatur negara kami adalah sikap kami.”

Pada hari Senin, Front Hak Asasi Manusia Sipil, penyelenggara unjuk rasa tahunan di Hong Kong pada 1 Juli, tanggal di mana kota itu kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997, mengatakan polisi telah memintanya untuk memberikan rincian keuangannya dan menjelaskan kegiatan lainnya, yang memicu khawatir protes itu mungkin tidak dilanjutkan tahun ini.
Sumber : CNA/SL