Jakarta|EGINDO.co Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong pemerintah segera membentuk Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi guna memastikan realisasi komitmen penanaman modal dari berbagai negara mitra dapat berjalan optimal.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan pada Senin, 13 April 2026, bahwa derasnya arus komitmen investasi hasil diplomasi ekonomi pemerintah perlu diimbangi dengan pengawalan yang kuat di tingkat implementasi. Tanpa mekanisme percepatan yang terintegrasi, potensi investasi berisiko terhambat dan tidak terealisasi secara maksimal.
Ia menjelaskan, berbagai kendala masih sering muncul di lapangan, mulai dari ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah hingga hambatan teknis yang memperlambat proses perizinan dan pembangunan awal proyek. Situasi ini dinilai dapat menurunkan kepercayaan investor, khususnya dari negara maju yang sangat memperhatikan kepastian hukum dan efisiensi proses bisnis.
HKI menilai, tim yang diusulkan nantinya harus mampu berperan sebagai unit respons cepat yang mengawal seluruh tahapan investasi, dari perizinan hingga realisasi proyek di kawasan industri. Dengan demikian, komitmen investasi tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Ma’ruf juga mengapresiasi langkah pemerintah yang aktif menjaring investasi dari luar negeri, namun menekankan perlunya penguatan eksekusi di dalam negeri. Ia menyebut masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu segera diselesaikan agar peluang investasi global dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Sejumlah laporan dari CNBC Indonesia dan Bisnis Indonesia turut menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia.
Dengan adanya tim khusus tersebut, pelaku industri optimistis Indonesia dapat mempercepat realisasi investasi, memperkuat posisi dalam rantai pasok global, serta mendorong pengembangan sektor industri, hilirisasi, dan ketahanan energi secara berkelanjutan. (Sn)