Medan | EGINDO.com – Hingga tahun 2026 kasus HIV/AIDS di Medan mencapai 14.066 orang, perlu perhatian semua pihak. Penanggulangan HIV/AIDS tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Perlu kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen pembangunan, mulai dari pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD), komunitas, dunia pendidikan hingga masyarakat luas.
Selama Januari 2026 saja tercatat 717 kasus baru ditemukan. Angka ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS membutuhkan perhatian serius serta dukungan berkelanjutan. Perwakilan pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Medan, L Marsudi Budi Utomo, mengungkapkan data tersebut dalam konferensi pers Local Media for Ensuring Implementation Social Contracting yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara di Kantor PKBI Sumut, Jalan Multatuli Medan.
Menurut Marsudi, besarnya jumlah kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kerja bersama untuk memperluas edukasi, pencegahan, penemuan kasus, pendampingan komunitas, serta menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV.
Dinilainya komunitas dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Namun, peran tersebut harus diperkuat dengan dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah. Marsudi menyebutkan, KPA Kota Medan telah membangun komunikasi dengan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pendidikan. Ke depan, keterlibatan berbagai pihak diharapkan semakin luas sehingga penanggulangan HIV/AIDS menjadi gerakan bersama.
Sementara itu Technical Officer PKBI Sumatera Utara, Eka Prahadian Abdurahman, mendorong Pemerintah Kota Medan menjadikan HIV/AIDS sebagai isu lintas sektor yang terintegrasi dalam program dan penganggaran seluruh OPD. Sebagai langkah nyata, PKBI Sumut berencana menggelar kegiatan pramusrenbang pada 19 November 2026 dengan mengundang sejumlah OPD. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang membangun komitmen sekaligus mendorong pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan HIV/AIDS.
Menurutnya, HIV/AIDS bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan juga berkaitan dengan persoalan sosial, budaya, relasi antarmanusia hingga ekonomi. Karena itu, penanganannya harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor.
Eka menegaskan, setiap OPD memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai tugas dan fungsinya. Dinas Pendidikan dapat memperkuat edukasi, sektor sosial dapat mendukung pendampingan masyarakat, sementara perangkat daerah lainnya dapat mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan sesuai kewenangannya.
Sedangkan Fungsional Perencana Bappeda Kota Medan, Natal Leli, mengatakan pengintegrasian isu HIV/AIDS ke dalam program setiap OPD masih membutuhkan penguatan komunikasi dan koordinasi. Selama ini, katanya, masing-masing OPD cenderung berfokus pada tugas dan program kerja sesuai bidangnya. Akibatnya, apabila persoalan HIV/AIDS tidak dimasukkan dalam perencanaan, dukungan kegiatan maupun anggaran dari OPD terkait berpotensi tidak terakomodasi. Karena itu, pihaknya telah menyampaikan agar isu HIV/AIDS mulai dimasukkan dalam perencanaan kegiatan tahun anggaran 2027, termasuk melalui sosialisasi dan program-program yang berkaitan dengan penanganannya.
Natal mengakui, komunikasi dengan Dinas Kesehatan relatif lebih mudah dilakukan karena berada dalam lingkup koordinasi. Namun, untuk OPD lainnya diperlukan dorongan dan komunikasi lebih intensif agar masing-masing instansi memahami pentingnya mengambil peran dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Selain persoalan koordinasi dan penganggaran, keberlanjutan pendanaan program juga menjadi perhatian PKBI Sumut. Eka menyoroti berakhirnya dukungan Global Fund periode putaran ketujuh pada 31 Desember 2026 serta kemungkinan perubahan skema pendanaan pada 2027.@
Bs/fd/timEGINDO.com