Caracas | EGINDO.co – Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengumumkan kesepakatan baru mengenai kerja sama militer dengan Venezuela pada hari Rabu (18 November). Pengumuman ini disampaikan dalam kunjungan pertamanya ke negara tersebut sejak pasukan khusus AS menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dalam sebuah operasi di Caracas pada bulan Januari.
Hegseth mengumumkan kesepakatan tersebut bersama dengan penjabat Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, yang menyambutnya di istana kepresidenan. Ia menyatakan bahwa kesepakatan itu mencakup pelatihan bersama, pertukaran intelijen, dan aspek-aspek lain dari kerja sama militer antara AS dan Venezuela. Rodriguez mengatakan bahwa pengaturan ini akan membantu menghadapi “ancaman bersama” serta memperkuat pelatihan bagi angkatan bersenjata Venezuela.
Hegseth menegaskan bahwa kemitraan ini akan menandai peningkatan signifikan dalam tindakan bersama untuk melawan kelompok-kelompok perdagangan narkoba.
“Kepada para narko-teroris yang telah menjadikan tempat ini sebagai perlindungan yang aman, waktu kalian sudah habis. Kami akan memburu kalian. Kami akan menemukan kalian. Dan kami akan melenyapkan kalian,” ujar Hegseth saat berbicara dari kedutaan besar AS.
Washington kini memiliki pengaruh yang semakin besar di Venezuela, khususnya di sektor minyak. Sejak Maduro digulingkan, para pejabat AS telah bergerak cepat untuk menentukan masa depan negara tersebut, dengan fokus pada kebijakan energi dan investasi.
Peran tersebut meluas secara signifikan pada bulan Agustus melalui sebuah kesepakatan yang memberikan akses jangka panjang kepada perusahaan produsen North American Blue Energy Partners (NABEP) ke 17 ladang minyak—yang mencakup sekitar seperlima dari cadangan minyak negara tersebut—melalui kemitraan dengan pemerintah AS. Amerika Serikat mendapatkan kepemilikan saham sebesar 35 persen di perusahaan induk NABEP, jaminan atas sebagian hasil produksi, serta hak prioritas (hak untuk menolak atau menerima lebih dulu) atas sisa hasil produksi tersebut.
NABEP Berencana Meningkatkan Produksi Minyak
Alejandro Betancourt, pengusaha asal Venezuela yang mengendalikan NABEP dan memegang peran kunci dalam kesepakatan tersebut, mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah mendiskusikan perkembangan kerja sama di sektor minyak dengan Hegseth. Ia menambahkan bahwa NABEP berencana untuk memproduksi lebih dari 250.000 barel minyak per hari pada akhir tahun ini, seiring dengan persiapan pengoperasian 10 klaster sumur minyak.
Angka tersebut merupakan peningkatan dari jumlah produksi sebesar 224.000 barel per hari yang tercatat pada pertengahan Oktober, menurut data perusahaan.
Kunjungan Hegseth ke Venezuela dilakukan dua minggu setelah kemarahan pemilih terkait perang dengan Iran berkontribusi pada kekalahan Partai Republik—partai Presiden Donald Trump—dalam pemilihan umum untuk kursi di Kongres.
Konflik yang tidak populer dan telah berlangsung selama hampir sembilan bulan ini telah memicu kenaikan harga bensin di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia, seiring dengan tindakan Iran yang menembaki kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz di lepas pantainya.
Hegseth, yang membela perang melawan Iran sebagai tindakan yang berani, menyatakan bahwa kesepakatan minyak dengan Venezuela “menjadikan Selat Hormuz tidak lagi menjadi faktor penentu bagi Belahan Bumi Barat.”
Kerjasama Keamanan dengan Kolombia
Singgahnya Hegseth di Caracas merupakan bagian awal dari rangkaian kunjungannya ke Amerika Latin. Pada hari Rabu, ia kemudian terbang ke Kolombia untuk menyerahkan peralatan militer dan membahas kerja sama keamanan dengan pemerintah di Bogota.
Menteri Pertahanan Kolombia menyampaikan bahwa Hegseth dijadwalkan untuk menyerahkan satu unit pesawat Lockheed Martin Hercules C-130 serta mendiskusikan dukungan AS bagi Kolombia dalam upayanya memerangi kelompok perdagangan narkoba dan aktor bersenjata ilegal lainnya.
Pada bulan Agustus, Hegseth sempat melontarkan gagasan mengenai kemungkinan serangan bersama terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Kolombia. Namun, *The New York Times* melaporkan pada hari Rabu bahwa Presiden Kolombia yang baru, Abelardo De La Espriella—yang berhaluan kanan—menolak rencana tersebut karena kurangnya dukungan suara di Kongres.
Seorang pejabat AS, yang berbicara kepada *Reuters* dengan syarat anonimitas, mengonfirmasi adanya kekhawatiran di Bogota terkait dukungan di Kongres. Meski demikian, pejabat tersebut tidak menyatakan bahwa De La Espriella menolak rencana itu secara mutlak.
Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Kolombia mengarahkan pertanyaan terkait hal ini kepada kantor kepresidenan, yang hingga saat ini belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Berbicara di samping Hegseth, Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh cabang eksekutif dalam situasi seperti ini memerlukan persetujuan Kongres. Ia menambahkan bahwa pemerintah yakin akan mendapatkan dukungan dari para anggota parlemen. “Kita tidak boleh membuang-buang waktu dalam memerangi kejahatan,” ujarnya.
Bula juga menegaskan bahwa De La Espriella telah menyampaikan posisi kedaulatan Kolombia dengan jelas, dan bahwa Hegseth memahami institusi demokrasi serta proses pengambilan keputusan internal negara tersebut. Pada hari Rabu, De La Espriella membantah laporan New York Times. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak menolak usulan apa pun dari pemerintahan Trump, dan menegaskan bahwa kerja sama Kolombia dengan Amerika Serikat lebih berfokus pada penguatan pasukan keamanan dalam negeri, bukan pada upaya mendatangkan pasukan asing. Ia menambahkan bahwa pengerahan pasukan asing apa pun akan memerlukan persetujuan dari Kongres.
Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan di Kongres Kolombia mengenai rancangan undang-undang reformasi pajak—sebuah kebijakan yang sempat sulit didorong oleh pemerintahan De La Espriella—sehingga pemerintah terpaksa melunakkan usulan tersebut demi memuluskan pengesahannya.
Kebijakan Trump terhadap Amerika Latin telah berkembang jauh melampaui fokus awalnya yang hanya tertuju pada Terusan Panama. Sejak tahun lalu, operasi militer AS yang menyasar kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba telah menewaskan lebih dari 200 orang.
Saat berbicara di hadapan hadirin di kedutaan, Hegseth mengungkit kembali Doktrin Monroe—sebuah kebijakan abad ke-19 yang menegaskan supremasi AS di seluruh benua Amerika, yang oleh para kritikus dikaitkan dengan intervensi AS selama berpuluh-puluh tahun.
Ia menyebutnya sebagai “Doktrin Donroe” (*Donroe Doctrine*)—sebuah permainan kata yang merujuk pada nama Trump.
“Itulah Doktrin Donroe. Venezuela telah berubah dari ancaman regional kita yang paling agresif menjadi mitra keamanan yang kooperatif, yang kini tengah membangun kembali militernya bersama Amerika Serikat,” ujar Hegseth.
Sumber : CNA/SL