Jakarta | EGINDO.com – Dalam puncak peringatan Hari Danau se-Dunia 2025 dan Rakornas Penyelamatan Danau Indonesia di Jakarta, pada Rabu, (1/10/2025), Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan sedang mempersiapkan langkah untuk mengintensifkan upaya penyelamatan 15 danau prioritas nasional, disebabkan sebagian besar masih belum mencapai target strategi penyelamatan yang ditetapkan.
Diakuinya, masih banyak danau di Indonesia, terutama 15 yang sudah ditetapkan sebagai prioritas nasional, berada dalam kondisi tidak baik. Ditegaskannya 15 danau itu seluruhnya dalam kondisi tidak baik.
Merujuk kepada kondisi 15 danau prioritas yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yaitu yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Kerinci di Jambi, Danau Rawa Danau di Banten, Danau Rawa Pening di Jawa Tengah, Danau Batur di Bali, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Kalimantan Timur, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Tempe di Sulawesi Selatan, Danau Matano di Sulawesi Selatan, dan Danau Sentani di Papua.
Tentang kategori penyelamatan ekosistem perairan, sempadan, dan tangkapan air, Danau Tondano kembali mencatat nilai terendah dengan poin 30 persen. Dalam kategori penerapan riset, pemantauan dan basis data, Danau Limboto dan Singkarak memperlihatkan capaian terendah dengan nilai nol persen. Untuk kategori pengembangan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan dan peran masyarakat, Danau Singkarak menjadi yang terendah dengan capaian 33 persen.
Hanif menilai hampir seluruh danau di Pulau Jawa berada kondisi mengkhawatirkan. Mulai dari adanya masalah sedimentasi, penggunaan keramba yang tidak terkontrol, dan masuknya spesies invasif yang menekan populasi satwa endemik. Untuk itu dipastikannya akan mengambil respons cepat setelah rapat koordinasi yang dilakukan hari ini.
Berkaca dari pengalaman yang dibagikan oleh para pakar, pihaknya akan memberikan waktu satu bulan kepada para pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk memaparkan rencana strategis penyelamatan 15 danau prioritas tersebut. Dia memastikan KLH/BPLH akan melakukan koordinasi untuk memastikan rencana aksi tersebut dapat diimplementasikan di lapangan.@
Bs/fd/timEGINDO.com