Jakarta|EGINDO.co Persoalan harga tanah yang terus meningkat di kawasan perkotaan menjadi salah satu tantangan dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin jauh dari pusat pekerjaan dan aktivitas ekonomi.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai mahalnya lahan di pusat kota membuat sebagian masyarakat terpaksa mencari tempat tinggal di wilayah pinggiran. Dampaknya, jarak antara rumah dan tempat kerja semakin jauh sehingga biaya transportasi serta waktu perjalanan ikut meningkat.
Fahri menyampaikan persoalan tersebut dalam podcast bersama Refly Harun yang dikutip pada Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, persoalan hunian tidak cukup hanya dilihat dari harga rumah. Lokasi tempat tinggal juga menjadi faktor penting karena rumah yang murah tetapi berada jauh dari pusat aktivitas dapat menimbulkan beban ekonomi lain bagi penghuninya.
“Akibat harga tanah di pusat kota tidak terkendali, masyarakat berpenghasilan rendah terpinggirkan ke luar kota dan harus menanggung biaya transportasi yang mahal,” ujar Fahri.
Dorong Hunian Vertikal
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan hunian vertikal yang terjangkau di kawasan perkotaan. Konsep ini diharapkan dapat membuat masyarakat tetap memiliki akses ke pusat pekerjaan, transportasi, pendidikan, dan layanan publik tanpa harus membeli lahan dengan harga tinggi.
Kementerian PKP sebelumnya juga menyampaikan gagasan perumahan sosial vertikal dengan dukungan subsidi tanah. Skema tersebut diarahkan agar subsidi pemerintah tidak hanya berfokus pada pembiayaan atau cicilan, tetapi juga dapat menekan komponen harga tanah yang menjadi salah satu faktor utama mahalnya hunian.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga telah menjalankan berbagai instrumen untuk membantu MBR memperoleh rumah, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), serta skema pembiayaan lainnya. Pemerintah menekankan pentingnya keterjangkauan harga sekaligus memastikan bantuan tersebut diterima kelompok yang memang membutuhkan.
Tantangan Harga Lahan
Harga tanah menjadi persoalan penting karena biaya lahan dapat menentukan harga akhir sebuah hunian. Karena itu, pembangunan rumah bersubsidi di kawasan yang terlalu jauh dari pusat kota berisiko membuat masyarakat memang mendapatkan rumah dengan harga lebih rendah, tetapi harus membayar ongkos perjalanan yang lebih besar setiap hari.
Pemerintah sebelumnya juga telah menetapkan batas harga jual untuk rumah umum yang memperoleh fasilitas KPR bersubsidi. Ketentuan tersebut mencakup rumah tapak dan satuan rumah susun umum yang mendapatkan dukungan pembiayaan pemerintah.
Ke depan, penyediaan hunian vertikal di lokasi strategis berpotensi menjadi salah satu pendekatan untuk menggabungkan keterjangkauan rumah dan efisiensi mobilitas masyarakat.
Dengan hunian yang lebih dekat dengan pusat aktivitas, masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya memperoleh tempat tinggal, tetapi juga dapat mengurangi pengeluaran transportasi dan waktu tempuh. Pada saat yang sama, pola pembangunan tersebut diharapkan mampu menahan perluasan permukiman secara berlebihan ke wilayah pinggiran kota. (Sn)