Washington | EGINDO.co – Seorang hakim Amerika Serikat pada hari Selasa (13/6) mengabulkan permintaan Komisi Perdagangan Federal (FTC) untuk memblokir sementara akuisisi Microsoft terhadap perusahaan pembuat video game Activision Blizzard dan menjadwalkan sidang dengar pendapat minggu depan.
Hakim Distrik AS Edward Davila menjadwalkan sidang pembuktian selama dua hari atas permintaan FTC untuk mendapatkan putusan pendahuluan pada tanggal 22 Juni hingga 23 Juni di San Francisco. Tanpa perintah pengadilan, Microsoft bisa saja menutup kesepakatan senilai US$69 miliar tersebut paling cepat pada hari Jumat.
Davila mengatakan bahwa perintah penahanan sementara “diperlukan untuk mempertahankan status quo sementara pengaduan sedang menunggu (dan) menjaga kemampuan pengadilan ini untuk memerintahkan pemulihan yang efektif jika pengadilan memutuskan bahwa putusan pendahuluan diperlukan dan menjaga kemampuan FTC untuk mendapatkan pemulihan permanen yang efektif jika FTC menang dalam proses administratif yang tertunda”.
Microsoft dan Activision harus menyerahkan argumen hukum yang menentang putusan awal pada 16 Juni; FTC harus menjawab pada 20 Juni.
Microsoft dan Activision tidak segera memberikan komentar. FTC menolak berkomentar.
Davila mengatakan bahwa larangan penutupan akan tetap berlaku hingga setidaknya lima hari setelah pengadilan memutuskan permintaan perintah awal.
FTC, yang menegakkan hukum antimonopoli, awalnya meminta hakim administratif untuk memblokir transaksi tersebut pada awal Desember, dengan alasan bahwa transaksi tersebut akan memberikan konsol video game Microsoft, Xbox, akses eksklusif ke game-game Activision, sehingga membuat konsol Nintendo dan PlayStation milik Sony Group tidak dapat mengakses game-game tersebut.
Tawaran Microsoft untuk mengakuisisi pembuat video game “Call of Duty” telah disetujui oleh Uni Eropa pada bulan Mei, tetapi otoritas persaingan usaha Inggris memblokir pengambilalihan tersebut pada bulan April.
Microsoft mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan menguntungkan para gamer dan perusahaan game, dan telah menawarkan untuk menandatangani surat persetujuan yang mengikat secara hukum dengan FTC untuk menyediakan game “Call of Duty” kepada para pesaingnya, termasuk Sony, selama satu dekade.
Kasus ini mencerminkan pendekatan tegas terhadap penegakan antimonopoli yang diambil oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden.
Sumber : CNA/SL