Jakarta | EGINDO.co – Emiten properti Grup Sinar Mas Land, PT Bumi Serpong Samai Tbk. (BSDE) optimistis mencapai target marketing sales Rp8,8 triliun pada 2023, bahkan sedikit melampauinya. Hal itu diakui Direktur BSDE Hermawan Wijaya dalam Public Expose Live 2023, Selasa (28/11/2023) kemarin di Jakarta yang dikutip EGINDO.co
Disebutkannya adapun, untuk target 2024 manajemen masih dalam tahap penghitungan. Per September 2023, BSDE mencatatkan pendapatan pra penjualan atau marketing sales Rp6,75 triliun. Perinciannya, proyek residensial rumah tapak berkontribusi Rp4,47 triliun, dan komersial Rp2,28 triliun.
Hermawan Wijaya, menyampaikan perseroan optimistis dapat mencapai target marketing sales Rp8,8 triliun pada 2023. Salah satunya karena insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atau bebas PPN rumah yang menggairahkan sektor properti. “Per September 2023 marketing sales sudah Rp6,7 triliun, tahun 2023 target Rp8,8 triliun bisa tercapai, bahkan melampaui sedikit. Adanya insentif tentunya mendukung industri properti hingga 2024. Namun, target 2024 masih dalam tahap penyusunan.
Hermawan mengatakan untuk pengembangan properti BSDE masih memfokuskan di wilayah BSD City karena potensi lahan yang masih luas. Sejumlah proyek properti di BSD City yang menopang marketing sales BSDE diantaranya Nava Park Layton (harga Rp18 miliar-Rp54,2 miliar), Hiera Welton (Rp2,8 miliar-Rp5,7 miliar), hingga Terravia Adora (Rp2,1 miliar-Rp2,7 miliar).
BSDE juga katanya melakukan diversifikasi produk dan hadir pada Sembilan kota di Indonesia. Selain area Jakarta dan sekitarnya, portofolio BSDE berada di Palembang, Medan, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Makassar dan Manado.
Tentang efek Pemilu 2024, BSDE optimistis dapat melewatinya karena manajemen sudah memiliki pengalaman sejak tahun 2000 dan melewati berbagai fase Pemilu. Hermawan menyampaikan BSDE akan mengantisipasi, memonitor, dan menerapkan strategi yang biasa dilakukan perseroan pada saat tahun politik.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menerbitkan aturan terkait insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atau bebas PPN rumah untuk sektor perumahan per November 2023. Belied yang diteken pada 21 November 2023 tersebut menyatakan bahwa PPN DTP khusus bagi rumah tapak dan satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.
PPN DTP 100% yang terutang dari dasar pengenaan pajak mulai dari harga rumah Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, berlaku bagi serah terima rumah mulai 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Sementara mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, pemerintah hanya akan menanggungg PPN terutang sebesar 50%.@
Bs/fd/timEGINDO.co