Kuala Lumpur | EGINDO.co – Greenpeace menyerukan investigasi pada Jumat (21 November) untuk menentukan penyebab warna biru cerah pada sebuah sungai di Malaysia, dekat tambang tanah jarang dan timah yang kini ditangguhkan.
Gambar-gambar menunjukkan bentangan sungai terpanjang kedua di Semenanjung Malaysia, Sungai Perak, dalam rona biru kehijauan yang cerah, sehingga menimbulkan kekhawatiran baru atas polusi dan pengawasan pertambangan.
Tidak jelas penyebab perubahan warna sungai tersebut, tetapi Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Daya Alam Malaysia, mengatakan investigasi sedang menyelidiki bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan di sebuah tambang tanah jarang.
Johari mengatakan kepada parlemen awal pekan ini bahwa pemerintah telah memerintahkan penghentian sementara pekerjaan di fasilitas tanah jarang dan dua tambang timah di dekat bagian sungai tersebut selama tiga minggu.
Kelompok lingkungan Greenpeace Malaysia menyerukan “transparansi penuh dan investigasi independen”.
Kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “sangat prihatin dengan perubahan warna biru cerah pada Sungai Perak dan penghentian operasi penambangan selanjutnya”.
“Keputusan untuk menghentikan operasi memang perlu, tetapi ini hanyalah langkah pertama” yang harus mengarah pada investigasi menyeluruh, kata Greenpeace.
Johari mengatakan pembacaan yang diambil di lokasi tambang tanah jarang menunjukkan 13 becquerel—satu unit radiasi—jauh di atas batas satu becquerel yang ditetapkan dalam laporan penilaian dampak lingkungan operasi, menurut kantor berita nasional Bernama.
Greenpeace mengatakan pihak berwenang juga perlu memeriksa kualitas air di hilir.
Air di Sungai Perak pertama kali membiru sebulan yang lalu, lapor Bernama.
Malaysia menjadi pemain penting dalam penambangan dan pemrosesan tanah jarang.
Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bulan lalu menandatangani perjanjian perdagangan, yang meningkatkan akses AS ke mineral-mineral penting tersebut.
Malaysia mengatakan pada tahun 2023 bahwa mereka memiliki sekitar 16,2 juta ton cadangan tanah jarang yang belum dimanfaatkan.
Moratorium nasional untuk ekspor tanah jarang mentah mulai berlaku pada 1 Januari 2024, yang bertujuan untuk mendorong pemrosesan dalam negeri.
Sumber : CNA/SL