Greenpeace Bentangkan Spanduk Raksasa di HI, Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim

Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di Bundaran HI, Jakarta Pusat, mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim yang mengancam kehidupan masyarakat. /Greenpeace Indonesia
Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di Bundaran HI, Jakarta Pusat, mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim yang mengancam kehidupan masyarakat. /Greenpeace Indonesia

Jakarta|EGINDO.co Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai kian berdampak pada kehidupan masyarakat.

Dalam aksi itu, para aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan diarahkan ke Istana Merdeka. Sementara spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke sisi selatan Bundaran HI.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan aksi tersebut merupakan upaya menyuarakan keresahan masyarakat sekaligus mendorong pemerintah merespons krisis iklim secara lebih konkret.

“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat,” ujar Jeanny, dikutip dari situs resmi Greenpeace Indonesia, Selasa (20/10/2026).

Menurut Jeanny, krisis iklim tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan, tetapi juga mengganggu mata pencaharian, menekan pendapatan, serta memicu kenaikan harga pangan. Kabut asap berkepanjangan, misalnya, berdampak pada kesehatan sekaligus menghambat aktivitas ekonomi sehari-hari.

Di tengah tekanan tersebut, masyarakat juga menghadapi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini, menurut Greenpeace, semakin memperberat beban rumah tangga yang terdampak krisis ekologis.

Jeanny menilai situasi tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran yang menjanjikan penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyebut temuan riset terbaru Greenpeace menunjukkan bahwa solusi pemerintah terhadap dampak krisis iklim belum menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui aksi tersebut, Greenpeace mendesak pemerintah memperkuat langkah penanganan krisis iklim dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan, penghidupan, dan daya beli masyarakat. Organisasi lingkungan itu menekankan bahwa penanganan krisis iklim perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kesejahteraan publik. (Sn)

Scroll to Top