Jakarta|EGINDO.co Gelombang unjuk rasa yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berlangsung di berbagai wilayah Indonesia pada Senin (22/6/2026). Mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga relawan program turun ke jalan dengan membawa tuntutan yang berbeda-beda, mulai dari evaluasi kebijakan hingga kepastian keberlanjutan program.
Di Bali, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali menggelar aksi long march menuju Gedung DPRD Provinsi Bali. Massa mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan nasional, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang belakangan menjadi sorotan publik.
Sementara itu di Jakarta, aksi demonstrasi juga digelar oleh PB PMII bersama Koalisi Reforma Agraria. Massa dijadwalkan menggelar unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan berlanjut ke kompleks DPR/MPR RI, dengan membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, termasuk isu kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan program-program strategis nasional.
Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sekitar seribu relawan yang tergabung dalam Paguyuban Relawan MBG mendatangi Gedung DPRD Bojonegoro. Mereka meminta pemerintah segera memberikan kepastian mengenai kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat serta keberlangsungan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Aksi damai tersebut dijadwalkan berlangsung sejak pagi hingga siang hari dengan agenda penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat.
Gelombang aksi ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pelaksanaan Program MBG. Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional diketahui melakukan penyesuaian operasional program di sejumlah daerah selama masa libur sekolah, menyusul proses evaluasi terhadap pelaksanaan dan tata kelola program.
Sejumlah media nasional seperti Kompas dan Antara juga melaporkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis saat ini menjadi salah satu kebijakan yang terus dievaluasi pemerintah, baik dari sisi efektivitas penyaluran, pengawasan anggaran, maupun keberlanjutan pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (Sn)