Medan | EGINDO.co – sebanyak 50 lebih Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Provinsi Aceh mengeluh dengan adanya larangan ekspor CPO dan meminta Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Hal itu terungkap pada pertemuan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Aceh dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh yang membahas larangan sementara ekspor CPO, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, belum lama ini.
Pertemuan yang digelar pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan atau Distanbun Aceh itu dilaksanakan secara offline dan secara virtual atau online. Alasannya, meminta kebijakan larangan ekspor CPO dicabut karena produksi Tanda Buah Segar (TBS) Sawit petani sudah berlimpah dan tangki CPO PKS sudah penuh dan PKS nanti tidak lagi membeli TBS Sawit petani.
Dampaknya kini, harga TBS sawit merosot tajam dari sebelumnya Rp3.000 hingga Rp 3.200/Kg, turun menjadi Rp 2.000 hingga Rp 2.100/Kg. Sementara itu banyak PKS yang mempunyai kebun kelapa sawit sendiri sehingga tidak sepenuhnya membeli TBS sawit petani hingga ekspor CPO harus dibuka oleh pemerintah. Pasalnya tangki CPO PKS sudah penuh dan tidak tahu harus di bawa ke mana.
Sebagaimana yang diberitakan EGINDO.co sebelumnya, pemerintah melarang ekspor CPO bersama produk ikutan lainnya tertanggal 27 April 2022. Setelah adanya larangan ekspor CPO itu, harga beli TBS petani terus merosot tajam.
Berdasarkan catatan yang ada di Sumatera Utara (Sumut) harganya turun menjadi Rp1.700 hingga Rp1.600/Kg, di Sumatera Barat (Sumbar) Rp1.500/Kg dan Riau Rp 1.100 hingga Rp 900/Kg. Sedangkan di Aceh, harga beli TBS petani Rp2.100 hingga Rp2.000/Kg.@
Bs/TimEGINDO.co