GAPI Kritisi Adanya Kebijakan DHE hingga Tarif Ekspor Industri Perikanan Tertekan

Ratusan Kapal motor Penangkap ikan sandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara. (Foto: Fadmin Malau)
Ratusan Kapal motor Penangkap ikan sandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara. (Foto: Fadmin Malau)

Jakarta | EGINDO.com – Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) Budhi Wibowo mengatakan, sedikitnya ada tiga persoalan utama yang membebani industri, yakni kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), berakhirnya fasilitas tarif ekspor ke Uni Eropa, serta kenaikan Pajak Air Tanah (PAT).

Budhi dalam keterangan tertulis, yang dikutip EGINDO.com pada Rabu (18/11/2026) menyebutkan persoalan itu membuat pembeli internasional mengalihkan pesanan ke negara pesaing, seperti Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka.

Persoalan utama adalah kewajiban penempatan DHE SDA bagi eksportir dengan nilai ekspor di atas US$ 250.000 per pengiriman. Berdasarkan ketentuan tersebut, eksportir wajib menempatkan devisa hasil ekspor selama 12 bulan di bank Himbara, dengan batas konversi ke rupiah sebesar 50%.

Kebijakan itu dinilai tidak sesuai dengan karakteristik industri perikanan yang hampir seluruh biaya operasionalnya menggunakan rupiah. Mulai dari pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, listrik, hingga kebutuhan produksi lainnya. Di sisi lain, margin keuntungan perusahaan perikanan umumnya di bawah 10%, bahkan banyak yang kurang dari 5%. Kondisi tersebut membuat kewajiban menahan sebagian devisa selama setahun berpotensi mengganggu likuiditas dan menggerus modal kerja perusahaan.

GAPI menyebut sejumlah pembeli bahkan mulai mengalihkan pesanan dari Indonesia ke negara pesaing. Karena itu, GAPI meminta pemerintah mengecualikan industri perikanan dari daftar dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.4/2025 agar eksportir tidak lagi diwajibkan menempatkan DHE selama satu tahun. Tekanan lainnya datang dari pasar Uni Eropa. Mulai 1 Januari 2027, Indonesia tidak lagi memperoleh fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) setelah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income.

Berakhirnya fasilitas tersebut membuat produk perikanan Indonesia berpotensi dikenakan tarif Most Favoured Nation (MFN) yang lebih tinggi. Budhi menjelaskan, Uni Eropa memang memiliki fasilitas Autonomous Tariff Quotas (ATQ) dengan tarif nol persen untuk produk tertentu. Namun, fasilitas itu umumnya diberikan untuk produk yang digunakan sebagai bahan baku industri di kawasan tersebut.

Sementara itu, produk olahan bernilai tambah yang menjadi andalan ekspor Indonesia, seperti breaded shrimp dan cooked shrimps, berpotensi menghadapi tarif MFN lebih tinggi. Kondisi ini membuat produk Indonesia terancam kalah bersaing dengan Vietnam yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Untuk mengantisipasinya, GAPI mendesak pemerintah mempercepat ratifikasi dan pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) sebelum fasilitas GSP berakhir. Selain tekanan ekspor, kenaikan biaya produksi akibat kebijakan zonasi Air Bawah Tanah (ABT) atau Pajak Air Tanah (PAT) juga menjadi perhatian.@

Bs/fd/timEGINDO.com

Scroll to Top