Jakarta|EGINDO.co Kapolri mengusulkan Ganjil – Genap (Gage) diberlakukan untuk Sepeda motor untuk menurunkan polusi udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Pemerhati masalah transportasi dan hukum Budiyanto mengatakan, Hasil penelitian bahwa 67 % penyumbang polusi berasal dari moda transportasi sehingga perlu upaya – upaya untuk menurunkan polusi udara dengan cara memberlakukan Ganjil Genap (Gage) untuk Sepeda motor. Populasi pengguna Sepeda motor di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya cukup tinggi yang berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah.

“Dengan populasi pengguna Sepeda motor yang tinggi sudah barang tentu resistensi kerawanan cukup tinggi juga, “kata Budiyanto.

Lanjutnya, Dengan demikian perlu ada kajian yang mendalam dan komprehensif, serta sekaligus perlu ada penguatan dari beberapa aspek: Hukum, Ekonomi, Sosial dan Keamanan. Gage Sepeda motor pernah diberlakukan di koridor Bundaran HI – Jalan Merdeka barat namun akhirnya dibatalkan. 

Penguatan hukum berkisar dengan payung hukum. “Selama ini Ganjil – Genap menggunakan payung hukum. Peraturan Gubernur, “ujarnya.

Dikatakannya, Kalau kita melihat tata urut peraturan perundang – undangan kita mengenal hirarki. Pengertian hirarki disini bahwa peraturan perundang- undangan yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan diatasnya.

Menurut Budiyanto, dengan dasar Peraturan Gubernur sangat memungkinkan masyarakat melakukan uji materi Pergub tersebut kepada peraturan diatasnya. Rawan terhadap uji materi terrhadap Pergub tersebut, dan sangat berpeluang untuk dibatalkan.

Ia katakan, dengan melihat atau flashback kebelakang Gage Sepeda motor Bundaran HI – Jalan Merdeka barat dibatalkan, sehingga untuk ke depan apabila Gage akan diberlakukan kepada Sepeda motor perlu penguatan payung hukum. Pemberlakuan Gage Sepeda motor akan berdampak kepada masalah ekonomi, sosial dan keamanan, dari beberapa aspek ini perlu ada kajian yang mendalam dari aspek – aspek tersebut sebelum program tersebut dieksekusi.

“Buka ruang sosialisasi yang cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini dapat diperkuat dari aspek edukasinya, “tandasnya.

Mantan Kasubdit Bin Gakkum AKBP (P) Budiyanto menjelaskan, Pelaksanaan harus melalui pentahapan yang jelas dari mulai uji coba dengan evaluasi dan eksekusi dengan evaluasi tersebut program Gage untuk sepeda motor bisa dilanjutkan atau tidak. Secara empiris melihat perkembangan populasi Sepeda motor cukup tinggi tidak sebanding dengan kapasitas jalan.

Ungkapnya, Situasi ini pasti akan paralel terjadinya kemacetan dan polusi udara dan kesemrawutan di jalan. Dengan adanya usulan dari Kapolri untuk memberlakukan Gage untuk Sepeda motor memang perlu ada political will yang kuat dari Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidangnya.

Menurutnya, Tanpa adanya keberanian dan political will yang kuat sulit kiranya program Gage Sepeda motor bisa berjalan karena sudah dipastikan banyak tantangan dan protes.

“Yang lebih penting adalah ada kajian yang matang dan komprehensif, ruang yang cukup untuk sosialisasi dan pelaksanaannya melalui pentahapan yang jelas. Semua itu untuk meminimalisir resistensi yang mungkin akan terjadi, “tutup Budiyanto.

@Sadarudin