Brussels | EGINDO.co – Negara-negara industri Kelompok Tujuh pada hari Senin akan menyetujui kode etik bagi perusahaan yang mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang canggih, menurut dokumen G7, seiring dengan upaya pemerintah untuk memitigasi risiko dan potensi penyalahgunaan teknologi.
Kode etik sukarela ini akan menjadi tonggak penting dalam cara negara-negara besar mengatur AI, di tengah kekhawatiran privasi dan risiko keamanan, menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters.
Para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh (G7) yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa, memulai proses tersebut pada bulan Mei di forum tingkat menteri yang dijuluki “Hiroshima proses AI”.
Kode 11 poin tersebut “bertujuan untuk mempromosikan AI yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya di seluruh dunia dan akan memberikan panduan sukarela untuk tindakan organisasi yang mengembangkan sistem AI paling canggih, termasuk model dasar paling canggih dan sistem AI generatif”, kata dokumen G7.
Hal ini dimaksudkan untuk membantu meraih manfaat dan mengatasi risiko dan tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi ini.
Kode ini mendesak perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko di seluruh siklus hidup AI, serta mengatasi insiden dan pola penyalahgunaan setelah produk AI dipasarkan.
Perusahaan harus mempublikasikan laporan publik mengenai kemampuan, keterbatasan dan penggunaan serta penyalahgunaan sistem AI, dan juga berinvestasi dalam kontrol keamanan yang kuat.
UE telah berada di garis depan dalam mengatur teknologi baru ini dengan menerapkan Undang-undang AI yang sangat ketat, sementara Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara di Asia Tenggara telah mengambil pendekatan yang lebih lepas tangan dibandingkan dengan negara-negara UE untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kepala bidang digital Komisi Eropa Vera Jourova, berbicara di forum tata kelola internet di Kyoto, Jepang awal bulan ini, mengatakan bahwa Kode Etik adalah dasar yang kuat untuk memastikan keselamatan dan akan bertindak sebagai jembatan sampai peraturan ada.
Sumber : CNA/SL