Jakarta|EGINDO.co Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan permintaan maaf atas kasus dugaan pemerasan yang menjerat Ketua KPK Firli Bahuri hingga jadi tersangka.
Firli Bahuri diduga terlibat kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berujar penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Kasus yang menjerat Firli juga mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk memberantas korupsi.
“Saya sebagai salah satu dari pimpinan turut bertanggung jawab dan karenanya meminta maaf kepada segenap bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut yang telah menimbulkan kegaduhan dan hampir mengikis harapan pada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi,” ujar Ghufron dalam keterangannya, Jumat (24/11/2023).
Ghufron memastikan KPK tetap bekerja memberantas korupsi meski diterpa badai buntut penetapan tersangka Firli Bahuri.
Hal itu setidaknya ditunjukkan KPK dengan menangkap 11 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Giat tangkap tangan ini dilakukan di tengah hiruk-pikuk peristiwa yang terjadi di KPK. Hal ini menunjukkan bahwa insan KPK tetap bekerja dan KPK masih terdepan dalam memberantas korupsi seperti biasa dan tidak terganggu dengan hiruk-pikuk yang terjadi pada KPK tersebut,” kata dia.
KPK berkomitmen berbenah diri dan terbuka terhadap menerima saran dan masukan masyarakat.
“Kami berharap masyarakat tetap mendukung secara konstruktif, jika benar mohon didukung, jika salah mohon dikritik untuk kebaikan, terhadap KPK dalam perjuangan memberantas korupsi. KPK adalah milik rakyat dan negara Indonesia, harapan itu masih ada dan akan terus ada dan membesar jika bersama bergandengan untuk memelihara dan merawat harapan Indonesia adil makmur bebas dari korupsi,” sebutnya.
Dalam OTT di Kalimantan Timur, tim KPK membekuk 11 orang, termasuk penyelenggara negara.
Para pihak itu ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi suap terkait proyek.
Namun, belum diketahui secara pasti identitas para pihak yang ditangkap KPK dalam OTT di Kalimantan Timur ini.
Komisi antikorupsi memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata, enggan meminta maaf dan tidak merasa malu atas kasus yang menjerat Firli Bahuri.
Alex, sapaan Alexander Marwata menyatakan kasus yang menjerat Firli belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
“Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Karena apa? Ini belum terbukti, belum terbukti,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2023).
Sumber: Tribunnews.com/Sn