Manila | EGINDO.co – Filipina tetap terbuka untuk melakukan diskusi diplomatik dengan Tiongkok dan yakin kedua negara dapat mencapai resolusi sengketa Laut Cina Selatan melalui dialog damai, kata penasihat keamanan nasional Filipina dalam sebuah pernyataan pada Jumat (5 Januari).
Pernyataan Eduardo Ano muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Kamis menyebut patroli gabungan Amerika Serikat dan Filipina baru-baru ini di Laut Cina Selatan “provokatif” dan “tidak bertanggung jawab”.
“Patroli bersama kami dengan Amerika Serikat dan potensi kegiatan di masa depan dengan negara-negara sekutu lainnya menunjukkan komitmen bersama kami terhadap tatanan internasional berbasis aturan dan untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Ano.
Kedutaan Besar Tiongkok di Manila mengulangi komentar juru bicara Kementerian Luar Negeri saat diminta menanggapi ucapan Ano.
Dua kapal angkatan laut Tiongkok telah membayangi kapal Filipina dan AS yang melakukan patroli bersama yang baru saja selesai, kata militer Filipina pada hari Kamis.
Latihan maritim dua hari tersebut melibatkan empat kapal dari angkatan laut Filipina dan empat kapal dari armada Indo-Pasifik AS, termasuk kapal induk kelas Nimitz USS Carl Vinson. Patroli berakhir pada hari Kamis dan kapal-kapal AS singgah di pelabuhan Manila pada hari Jumat.
Patroli gabungan tersebut adalah yang kedua yang dilakukan Filipina dan Amerika dalam waktu kurang dari dua bulan di Laut Cina Selatan, di mana ketegangan mengenai sengketa klaim wilayah semakin meningkat.
“Filipina tetap terbuka terhadap diskusi diplomatik dengan Tiongkok dan menegaskan kembali komitmennya untuk membina hubungan baik dengan semua negara,” kata Ano.
“Kami percaya bahwa melalui dialog damai dan kepatuhan terhadap hukum internasional, kita dapat mencapai resolusi yang memberikan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat di kawasan,” ujarnya.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang merupakan saluran perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari US$3 triliun. Klaim kedaulatan Tiongkok tumpang tindih dengan wilayah perairan yang diklaim oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei.
Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag menyatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum. Tiongkok telah menolak keputusan itu.
Sumber : CNA/SL